Pengisian Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Perwira Tentara Nasional Indonesia Dan Perwira Kepolisian Dan Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Rudyarta, Agus (2025) Pengisian Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Perwira Tentara Nasional Indonesia Dan Perwira Kepolisian Dan Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text SKRIPSI AGUS RUDYARTA 2025 Revisi 1 (1) (1).pdf Download (3MB)

Abstract

Agus Rudyarta, 2025: Pengisian Penjabat Kepala Daerah dari Unsur Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Kata Kunci : Penjabat Kepala daerah, Perwira, TNI, Polri, Pilkada

Kekosongan jabatan kepala daerah sering kali terjadi akibat berbagai faktor yang mempengaruhi kelangsungan pemerintahan daerah. Salah satu penyebab utama adalah berakhirnya masa jabatan kepala daerah tanpa adanya pemilihan yang segera, yang dapat menyebabkan kekosongan dalam kepemimpinan dikarenakan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pengisian dari unsur Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri menimbulkan kontroversi. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 telah secara jelas mengatur pengisian kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota, yang seharusnya diisi oleh Penjabat (Pj.) dari jabatan pimpinan madya untuk Pj Gubernur, dan pimpinan pratama untuk Pj. Bupati dan Walikota. Namun, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 yang dijadikan acuan untuk mengisi posisi Penjabat Kepala Daerah.
Fokus Penelitian : 1) Bagaimana latar belakang terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah? 2) Bagaimana mekanisme pengisian dan regulasi pengisian penjabat kepala daerah dari unsur Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia?.
Tujuan Penelitian : 1) Untuk menganalisis latar belakang terjadinya kekosongan kepemimpinan kepala daerah. 2) Untuk menganalisis mekanisme pengisian dan regulasi tentang penjabat kepala daerah dari unsur Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Metode Penelitian : jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Metode normatif digunakan melalui studi pustaka, dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum dan menarik kesimpulan secara deduktif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Latar belakang kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi akibat Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Berbagai faktor, seperti berakhirnya masa jabatan, pemberhentian, dan dinamika politik, berkontribusi pada situasi ini. Kekosongan Jabatan ini dalam maslahat atau maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum mengandung unsur; maslah hakiki, kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. 2) Mekanisme Pengisian penjabat kepala daerah di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang jelas: penjabat gubernur diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan oleh presiden, sementara penjabat bupati dan wali kota diusulkan oleh gubernur dan ditentukan oleh Kemendagri. Perwira TNI dan Polri yang masih aktif tidak diperbolehkan menjabat sebagai penjabat kepala daerah karena jabatan tersebut bersifat sipil dan politis. Pengisian posisi ini harus merujuk pada Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya untuk jabatan pimpinan tinggi madya bagi gubernur dan pimpinan tinggi pratama bagi bupati dan wali kota. Regulasi yang mengatur sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dan undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN.

Actions (login required)

View Item