TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA DISERTAI DOKUMEN KEPEMILIKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)

Mahbuba, Sa'niatul (2025) TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA DISERTAI DOKUMEN KEPEMILIKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo). Undergraduate thesis, Uinkhas Jember.

Text 1. BARU SKRIPSI SANIA 6 juli fix.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Sa’niatul Mahbuba, 2025: Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa
Disertai Dokumen Kepemilikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Sumberanyar Banyuputih Situbondo)
Kata kunci: jual beli kendaraan bermotor , dokumen kepemilikan, hukum positif,
hukum ekonomi syariah
Seperti STNK dan BPKB masih banyak terjadi, terutama di daerah
pedesaan seperti Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten
Situbondo. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, kebutuhan tinggi
akan kendaraan untuk bekerja, dan pemahaman hukum yang minim
membuat praktik ini menjadi hal yang biasa dan diterima secara sosial.
Namun, transaksi semacam ini membawa masalah hukum yang cukup
serius.
Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana
praktik jual beli kendaraan tanpa dokumen dilakukan di Dusun
Nyamplong; (2) faktor-faktor yang menyebabkan maraknya transaksi
tanpa dokumen kepemilikan; dan (3) bagaimana posisi hukumnya dari
sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Data
diperoleh melalui wawancara dengan pelaku transaksi, pengamatan
lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada analisis status
hukum praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen, serta
implikasinya terhadap masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) meskipun masyarakat
menyadari risiko hukum membeli kendaraan tanpa dokumen, kebutuhan
ekonomi yang mendesak dan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi
mendorong mereka untuk tetap melakukan transaksi. Dari sudut pandang
hukum positif, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena tidak
memenuhi syarat bukti kepemilikan hukum. Sementara itu, (2) dari
perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung elemen gharar
(ketidakpastian), sehingga tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang sah
dalam Islam. Dengan demikian, (3) praktik ini tidak sah menurut kedua
sistem hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat.
Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendidikan hukum dan akses
yang mudah terhadap administrasi kepemilikan kendaraan agar masyarakat
tidak terjebak dalam transaksi ilegal yang bisa merugikan secara hukum
dan finansial.

Actions (login required)

View Item