Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:90/Puu-Xxi/2023 dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Rizal, Rizal (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:90/Puu-Xxi/2023 dalam Perspektif Demokrasi Pancasila. Undergraduate thesis, UIN KH. ACHMAD SIDDID JEMBER.

Text Rizal_204102030060.pdf Download (2MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah
batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi minimal 40 tahun memicu
pro dan kontra. Para akademisi dan pengamat politik menilai putusan ini sebagai
peluang keterlibatan generasi muda dalam politik, sedangkan sebagian praktisi
hukum mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan dalam pengujian batas usia
pencalonan tersebut. Meskipun demikian, keputusan MK ini mencerminkan
semangat Demokrasi Pancasila, yang menekankan inklusivitas dan representasi
dalam pemerintahan, serta mendorong perwakilan yang lebih luas. Namun,
terdapat kekhawatiran bahwa MK bertindak seolah-olah memiliki kewenangan
legislatif dalam mengubah norma undang-undang.
Fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres
dan Cawapres? 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUUXXI/2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres dalam perspektif Demokrasi
Pancasila?.
Adapun tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui
pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 tentang
batas usia capres dan cawapres. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan
Demokrasi Pancasila terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUUXXI/2023.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber bahan hukum
primer dan skunder. Teknik analisa data menggunakan studi pustaka dan
dokumentasi.
Penelitian ini menghasilkan bahwa 1) Hakim Mahkamah Konstitusi
memiliki pertimbangan beragam terkait batas usia Capres dan Cawapres yakni:
hakim mengabulkan mempertimbangkan keadilan substansif, menekankan
formalisme hukum, tujuan hukum dan perlindungan hak minoritas. Dissenting
opinion mempertimbangkan adanya penciptaan norma baru tanpa dasar hukum
yang jelas, dan concurring opinion mempertimbangkan wewenang Mahkamah
untuk menetapkan norma baru sebagai bagian dari open legal policy atau untuk
mengisi kekosongan hukum. 2) Berdasarkan Demokrasi Pancasila Putusan MK
No. 90/PUU-XXI/2023 dinilai kontroversial dalam karena dianggap tidak adil dan
melanggar prinsip dasar. Pertama, putusan ini dianggap diskriminatif karena
membuat aturan baru yang mengistimewakan elite politik. Kedua, proses
perubahan norma dilakukan sepihak oleh MK tanpa partisipasi publik, sehingga
bertentangan dengan prinsip musyawarah. Ketiga, putusan tersebut melanggar
prinsip keadilan sosial sebagai ruh utama Pancasila. Akibatnya, putusan ini
mengurangi kepercayaan publik, memperdalam polarisasi, dan mengikis
kesetaraan substantif dalam Demokrasi Pancasila

Actions (login required)

View Item