Kedudukan Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dari Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyyah

Arbiansyah, Husein Jeffry (2025) Kedudukan Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dari Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyyah. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Husein Jeffry Arbiansyah_S20193042.pdf Download (1MB)

Abstract

Husein Jeffry Arbiansyah, 2024: Kedudukan dan Fungsi Badan Pertanahan
Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Perspektif Fiqh Siyasah
Syar’iyyah.
Kedudukan Badan Pertahanan Nasional (BPN) sebagai organ pendukung
negara dapat dilihat dalam konteks fiqh siyasah sebagai institusi yang memiliki
peran administratif dan eksekutif untuk memastikan pemanfaatan tanah sesuai
dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam. Meskipun
fungsi dan peran BPN telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, terdapat
berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti konflik kepemilikan lahan,
ketimpangan penguasaan tanah, hingga praktik penyalahgunaan wewenang.
Dalam fiqh siyasah, konflik kepemilikan tanah dan ketimpangan penguasaan
lahan merupakan hal yang harus dihindari, karena dapat menimbulkan kezaliman
yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
Fokus pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan Badan
Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2) Bagaimana
kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam perspektif fiqh siyasah syar’iyyah.
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui kedudukan Badan Pertanahan
Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2) Untuk mengetahui kedudukan
Badan Pertanahan Nasional dalam perspektif fiqh siyasah syar’iyyah.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (Legal Research).
Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan menggunakan kepustakaan.
Kemudian digunakan analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yang
nantinya mengarah pada deskripsi temuan yang didapatkan selama penelitian.
Hasil akhir penelitian berupa kalimat dan tersusun rapi secara sistematis.
Kesimpulan penting yang diperoleh dari penelitian ini: 1) BPN memiliki
kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga
pemerintah non-kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Peran BPN didoreng oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 dan
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020. 2) Dalam perspektif fiqh siyasah
syar’iyyah, BPN memiliki kedudukan yang penting sebagai lembaga pemerintah
yang berperan dalam mengelola tanah dan sumber daya alam sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci : Kedudukan
dan fungsi, Badan
Pertanahan Nasional,
ketatanegaraan, fiqh Siyasah
Syar’iyyah

Actions (login required)

View Item