KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK

Fajrin, Auriel Nadifiah (2025) KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsii fikss.pdf Download (2MB)

Abstract

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien untuk
meningkatkan kesejahteraan, memastikan keadilan dan kepastian hukum untuk
semua warga negara, dibentuklah sebuah lembaga yakni Lembaga Ombudsman
yang berfungsi untuk memberikan layanan masyarakat yang efisien. Ombudsman
mengeluarkan Rekomendasi yang bersifat anjuran wajib untuk pemerintah atau
terlapor demi meningkatkan mutu pelayanan publik. Namun, pada praktiknya,
banyak lembaga pemerintah yang tidak mematuhi rekomendasi dari Ombudsman
karena kurangnya peraturan dan sanksi yang jelas dan mengikat.
Dalam penelitian ini ada 3 Fokus Penelitian yakni 1). Bagaimana
Pengaturan Pemberian Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam
pengawasan Pelayanan Publik? 2). Bagaimana Konsekuensi Yuridis Rekomendasi
Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pelayanan Publik? 3).
Bagaimana Pengaturan Kedepan Atas Rekomendasi Ombudsman Agar Memiliki
Kekuatan Hukum mengikat untuk mewujudkann kepastian hukum dalam
pelayanan publik?.
Tujuan penelitian ini adalah 1). Menganalisis Pengaturan Pemberian
Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan Pelayanan
Publik 2). Menganalisis Konsekuensi Yuridis Rekomendasi Ombudsman
Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pelayanan Publik 3). Mendeskripsikan
Pengaturan Kedepan Atas Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam
mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan Publik.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi
kepustakaan yaitu pengolahan data menggunakan data sekunder yang merujuk
pada Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, Buku, Jurnal, Artikel dan
juga norma norma yang berlaku. Menggunakan Pendekatan Undang Undang,
Pendekatan Perbandingan, dan Pendekatan Konseptual. Teknik pengumpulan data
dengan cara membaca, melihat, mendengar dan melakukan penelusuran bahan
hukum tersebut melalui media internet dan menggunakan metode deduktif.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Meskipun bersifat wajib
dilaksanakan, rekomendasi Ombudsman tergolong sebagai soft law karena belum
memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat secara hukum 2) Meskipun
bersifat wajib dilaksanakan, rekomendasi Ombudsman tergolong sebagai soft law
karena belum memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat secara hukum 3).
perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 37 Tahun 2008 agar secara tegas
menyatakan bahwa rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Dalam revisi tersebut, perlu dimuat klausul bahwa rekomendasi yang
tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi dasar pengajuan
sengketa ke PTUN atau dikenai sanksi administratif.

Actions (login required)

View Item