Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Penjualan Dari Narkotika

Shofwan, Moh. Yusril (2025) Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Penjualan Dari Narkotika. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text skripsi nya mas yusril 3.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika, Korporasi

Tindak Pidana Pencucian Uang erat kaitannya dengan hukum pidana narkotika, karena money laundering sebagai bagian dari area lemah bagi mafia. Sehingga, dibutuhkan usaha penegak hukum secara absolut untuk mengakhiri hukum pidana pencucian uang korporasi yang bersumber dari penjualan zat ilegal tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap TPPU secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dalam pengaturannya masih memiliki kelemahan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia.
Sesuai dengan diskursus diatas penulis mengangkat fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Regulasi/Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi, Narkotika Dan Pencucian Uang di Indonesia? 2) Apakah Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Pencucian Uang di Indonesia telah sesuai dengan asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan? Dengan Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengetahui regulasi terhadap Kejahatan Korporasi, Narkotika Dan Pencucian Uang. 2) mengetahui Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Pencucian Uang apakah telah sesuai dengan asas Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber internet resmi.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) kelemahan norma dalam beberapa pasal yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi faktor lemahnya pemberian sanksi kepada korporasi. 2) Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam kasus pencucian uang hasil penjualan narkotika belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketidakjelasan prosedur penegakan dan sanksi hukum menyebabkan lemahnya efek jera bagi pelaku usaha, sehingga diperlukan reformulasi hukum dan penguatan peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan ini secara optimal.

Actions (login required)

View Item