ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Wijayanti, Hilma Sofia Dwi (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI_Hilma Sofia Dwi Wijayanti_204102030017.pdf Download (4MB)

Abstract

Sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan asas konstitusi telah menerapkan demokrasi melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan problematik, karena menunjukkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Putusan tersebut berdampak pada demokrasi Indonesia. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dalam relevansi putusan tersebut.
Fokus penelitian : 1) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
Metode penelitian : Jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan dan metode dokumentasi.
Hasil penelitian : 1) Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memicu perdebatan karena Mahkamah menambahkan tafsir baru yang mengecualikan syarat usia minimal capres-cawapres bagi pejabat publik hasil pemilu. Tafsir ini dinilai menyimpang dari fungsi negative legislator, karena menyerupai pembentukan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan yudisial dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap MK. 2) Dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh siyasah, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 perlu diuji berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Fiqh siyasah menekankan amanah, keadilan, dan kelayakan memimpin, buka sekadar usia. Meskipun tafsir yang membuka peluang bagi tokoh muda bisa dianggap afirmatif, jika sarat konflik kepentingan, maka hal itu bertentangan dengan nilai kepemimpinan Islam. Oleh karena itu, putusan ini perlu dikritisi agar tetap sejalan dengan keadilan konstitusional dan syar’i.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item