PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENYEDIA JASA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 435/Pid.B/2022/PN Jmr DAN PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2023/PN Jmr)

Fadlillah, Mohammad (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENYEDIA JASA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 435/Pid.B/2022/PN Jmr DAN PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2023/PN Jmr). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Mohammad Fadlillah_S20184059.pdf Download (2MB)

Abstract

Hukum Pidana positif Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Kukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dapat diterapkan dalam konteks prostitusi
• Pasal 296 KUHP : Mengatur tentang tindak Pidana memudahkan perbuatan cabul atau perbuatan melanggar kesusilaan
• Pasal 506 KUHP : Mengatur tentang tindak Pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian
Mucikari atau germo yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari praktik prostitusi dapat dijerat dengan Undang-Undang KUHP dan UU PTPPO, terganung pada peran dan tindakan mereka , sedangkan PSK dalam beberapa kasus PSK juga dapat dijerat Pidana, terutama jika mereka terlibat dalam perdagangan orang atau eksploitasi seksual, Namun. ada juga perspektif bahwa PSK yang terlibat karena faktor ekonomi atau terpaksa merupakan korban dan perlu dilindungi, dan pengguna jasa, didalam hukum pisitif Indonesia belum secra resmi atau tegas mengatur sanksi bagi pengguna jasa prostitusi, meskipun wacana mengatur hal tersebut .
Adapun beberapa pencegahan yang dapat mengurangi semakin maraknya serta banyanya pelaku tindak pidana prostitusi yakni, melalui pendidikan serta penyuluhan, pencegahan prostitusi dapat dilakukan dengan pendidikna serta penyuluhan terhadap masyarakat dengan memberitahukan dampak negative yang akan ditimbulkan dalam tindak Pidana protitusi dan kesusilaan tersebut
Memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku prostitusi, karena dengan memberikan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku dapat menjadi acuan serta pembelajaran bagi masyarkat yang lain untuk tidak terjerumus kedalam tindakan prostitusi serta kesusilaan.

Actions (login required)

View Item