Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi

Saspita Loka, Dian (2025) Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text DIAN SASPITA LOKA_204102030068.pdf Download (4MB)

Abstract

Dian Saspita Loka, 2025. “Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam
Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Studi Atas Pembebasan Lahan Di
Kabupaten Situbondo)”
Pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi merupaan bagian dari
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang masuk ke dalam proyek strategi
nasional (PSN) yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2019-2025 oleh presiden
Jokowi dan dilanjutkan dalam RPJMN tahun 2025-2029 oleh presiden Prabowo.
Dalam pelaksanaannya terutama di daerah Besuki terdapat beberapa masyarakat
yang menolak ganti rugi yang diberikan. Ganti rugi dalam Undang-Undang harus
layak dan adil, oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian tentang
Implementasi mekanisme dan ganti kerugian yang sesuai UU Nomor 2 Tahun
2012.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana mekanisme
pengadaan tanah jalan tol Probolinggo-Banyuwangi di Kecamatan Besuki
Kabupaten Situbondo berdasarkan UU No 2 Tahun 2012?. 2) Bagaimana prosedur
ganti kerugian dalam pengadaan tanah di kecamatan Besuki untuk pembangunan
jalan tol Probolinggo-Banyuwangi menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 jika dilihat
dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah?.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi
mekanisme daam pengadaan tanah jalan tol Probolinggo-Banyuwangi di
kecamatan Besuki kabupaten Situbondo sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012. 2)
Untuk menganalisis perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap prosedur
pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah jalan tol Probolinggo
Banyuwangi di kecamatan Besuki Kecamatan Situbondo ditnjau dari perspektif
Fiqh Siyasah Dusturiyah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Pengumpulan data
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan analisis
kualitatif dan triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan: 1) Mekanisme
Pembangunan jalan tol Probolinggo–Banyuwangi telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan secara prinsip dibenarkan dalam fiqh siyasah dusturiyah
karena memenuhi kemaslahatan umum, seperti peningkatan akses, ekonomi,
sesuai dengan maqāṣid al-syarī„ah. 2) Penilaian ganti rugi dilakukan oleh tim
penilai yaitu kantor jasa penilai publik (KJJP). Pemberian ganti rugi dilakukan
secara langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melalui proses
transfer ke rekening masing-masing penerima yang sudah dibuatkan. Masyarakat
yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan keputusan ditolak oleh
pengadilan, tanahnya tetap dicabut dan uang ganti rugi dititipkan ke pengadilan.
Ganti rugi yang diberikan pada praktiknya dinilai telah memenuhi unsur keadilan
dan kelayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Kepentingan Umum.

Actions (login required)

View Item