TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Harbi, Alfian Nurul (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text Skripsi Alfian Nurul Harbi.pdf Download (960kB)

Abstract

Alfian Nurul Harbi, 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Penahanan Ijazah Fiqh Siyasah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan secara tegas melarang pengusaha untuk menahan dokumen asli milik pekerja, termasuk ijazah. Meskipun demikian, praktik penahanan ijazah masih terjadi di beberapa perusahaan, seperti yang dilakukan oleh PT. Tangga Mas Jaya Makmur, yang menggunakan ijazah sebagai jaminan agar pekerja tidak mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Di sisi lain, ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak dalam membuat perjanjian kerja, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam perspektif fiqh siyasah pemerintah merupakan pihak yang diberi otoritas untuk membuat kebijakan demi kepentingan umum. Praktik penahan ijazah oleh perusahaan dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak pekerja, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan peraturan daerah yang bersifat protektif terhadap hak pekerja menimbulkan persoalan dalam praktik ketenagakerjaan.
Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi praktik penahanan ijazah oleh perusahaan dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja? dan 2) Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak pekerja dari perspektif fiqh siyasah
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum, mengumpulkan dan menafsirkan sumber hukum, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi normatif dan perspektif fiqh siyasah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk dalam mencegah praktik penahanan ijazah. Ketentuan dalam Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 menjadi bagian dari upaya perlindungan tersebut. Di sisi lain, prinsipprinsip fiqh siyasah seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, musyawarah, dan kebebasan yang bertanggung jawab, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan beretika. Prinsip-prinsip ini mendorong pemerintah untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam melindungi hak pekerja dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan kerja.

Actions (login required)

View Item