Analisis Yuridis Pengesampingan Visum Et Repertum Dalam Kasus Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.b/2024/PN.Sby Tentang Pembunuhan)

Nuha, Ulin (2025) Analisis Yuridis Pengesampingan Visum Et Repertum Dalam Kasus Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.b/2024/PN.Sby Tentang Pembunuhan). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ulin Nuha_211102040019.pdf Download (2MB)

Abstract

Kasus yang menyeret nama Ronald Tannur, putra dari mantan anggota DPR RI menjadi sorotan dalam dunia hukum Indonesia akibat pengesampingan alat bukti berupa Visum Et Repertum. Dalam putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti yang merupakan kekasihnya. Padahal Visum Et Repertum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara jelas menunjukkan bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul pada salah satu organ vitalnya. Meskipun demikian, hakim dalam pertimbangannya memilih untuk tidak menjadikan alat bukti tersebut sebagai dasar putusan. Keputusan ini menimbulkan respons luas dari masyarakat dan kalangan akademik, sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji peristiwa hukum ini sebagai objek penelitian.
Fokus dari penelitian ini adalah (1) bagaiamana peran Visum Et Repetum dalam proses pembuktian dalam tindak pidana? Dan (2) apakah tindakan hakim yang mengesampingkan Visum Et Repertum dibenarkan?Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengkaji secara teoritis dan yuridis mengenai kedudukan Visum Et Repertum dalam proses pembuktian dalam proses
pembuktian perkara tindak pidana. (2) untuk menganalisis implikasi hukum dari tindakan pengesampingan alat bukti berupa Visum Et Repertum oleh hakim dalam proses peradilan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) Visum Et Repertum dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Meskipun demikian, KUHAP tidak secara tegas mengatur atau menjelaskan Visum Et Repertum secara eksplisit, serta keberadaannya tidak bersifat berdiri sendiri, sehinnga perlu didukung oleh alat bukti lainnya guna memperkuat dakwaan di persidangan. (2) Dalam kasus putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Tindakan hakim dalam putusan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Padahal jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti yang diajukan jelas telah terjadi suatu tindak pidana, namun hakim seolah-olah kabur sehingga tidak dapat melihat peristiwa hukum tersebut. Pada putusan tersebut juga terlihat seperti terdapat keberpihakan majelis hakim terhadap terdakwa, hal ini terbukti dalam putusan kasasi bahwa putusan pada tingkat pertama tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hal tersebut yang membuat akhirnya terdakwa Ronald Tannur dihukum.
Kata Kunci: Pengesampingan, Visum Et Repertum, Kekuasaan Kehakiman

Actions (login required)

View Item