Legalitas Surat Kuasa Istimewa Oleh Pemohon Di luar Negeri Perspektif Hukum Positif

maulida, nur laili (2025) Legalitas Surat Kuasa Istimewa Oleh Pemohon Di luar Negeri Perspektif Hukum Positif. Undergraduate thesis, UIN KH ACHMAD SHIDDIQ JEMBER.

Text fix distribusiii laily.pdf Download (1MB)

Abstract

Nur Laili Maulida, 2025: Legalitas Surat Kuasa Istimewa Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak Oleh Pemohonn Di Luar Negeri Perspektif Hukum Positif.

Kata kunci: Legalitas, Surat Kuasa Istimewa, Ikrar Talak, Pemohon di Luar Negeri, Hukum Positif,

Legalitas surat kuasa istimewa dalam pelaksanaan ikrar talak oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri menjadi tantangan tersendiri karena keabsahan surat kuasa tersebut sangat berpengaruh ketika digunakan dalam rangka untuk mewakili ikrar talak. Keabsahan surat kuasa istimewa sebagai penentu boleh tidaknya penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa yang berada di luar negeri untuk menggantikan melafalkan pengucapan ikrar talak sehingga tidak ada lagi kemungkinan adanya potensi ditunda atau ditolak yang akan menghambat dalam proses perceraian.
Fokus penelitian ini mencakup dua hal: 1) Bagaimana proses pembuatan surat kuasa istimewa dalam perkara ikrar talak oleh pemohon di luar negeri? 2) Bagaimana legalitas surat kuasa istimewa dalam perspektif hukum positif?
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis dengan merujuk pada referensi hukum tertulis. Sumber hukum utama yang digunakan antara lain Pasal 1796 KUH Perdata, Undang-Undang Peradilan Agama, serta Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981.
Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan 1) Proses pembuatan surat kuasa istimewa dalam perkara ikrar talak oleh pemohon di luar negeri merupakan solusi hukum yang digunakan dalam sistem peradilan agama di Indonesia, agar surat kuasa tersebut dianggap sah secara hukum, terdapat beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi, yaitu dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang, dan harus adanya legalisasi oleh KBRI/KONJEN jika dibuat di luar negeri. 2) Penggunaan surat kuasa istimewa dalam perspektif hukum positif adalah sah dan diakui yaitu dengan memenuhi syarat formiil dan dengan melakukan legalisasi yang tepat, surat kuasa ini dapat menjadi alat bukti yang kuat dan berkekuatan hukum tetap untuk dapat mewakili pemohon dalam proses hukum di Indonesia. Sebagimana diatur dalam dasar hukum dari surat kuasa isimewa ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 70 Tahun 1989 Yang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Dan No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 1796 KUHPerdata.

Actions (login required)

View Item