Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (ANALISIS WACANA KRITIS Teun Van Dijk)

Khairin, M. (2025) Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (ANALISIS WACANA KRITIS Teun Van Dijk). Masters thesis, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Text M. KHAIRIN_233206080009.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK
M. Khairin, 2025. Pemberatan Hukum Dalam Fatwa Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Koruptor (Analisis Wacana Kritis Teun Van Dijk). Tesis. Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. H. Mursalim M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Safrudin Edi Wibowo Lc.,M.Ag
Kata kunci: Korupsi; Fatwa Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, Pemberatan Hukum
Penelitian ini berangkat dari meningkatnya praktik korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak struktur sosial, moral, politik, dan keagamaan masyarakat. Meskipun korupsi memiliki dampak yang sangat merusak, hukuman bagi para pelakunya masih cenderung ringan dan belum memberikan efek jera. Situasi ini memunculkan perhatian terhadap peran fatwa keagamaan, terutama dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang secara tegas menyatakan keharaman korupsi serta mendorong pemberatan hukuman, termasuk kemungkinan penerapan pidana mati dalam kondisi tertentu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana wacana pemberatan hukuman bagi koruptor dibangun dalam fatwa Muhammadiyah dan NU, menelusuri konteks sosio-kultural serta politik yang melatarbelakangi kemunculan wacana tersebut, dan menilai implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun Van Dijk. Sumber data mencakup fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta fatwa NU mengenai pemberantasan korupsi, yang dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, serta wawancara terstruktur dengan para pemangku kepentingan. Analisis dilakukan dengan mengkaji tiga dimensi wacana menurut van Dijk teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dilengkapi teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama menilai korupsi sebagai kejahatan berat yang dapat dikelompokkan dalam kategori ghulul, sariqah, hingga ḥirābah, dengan pemberlakuan sanksi ta‘zīr. Muhammadiyah menekankan aspek moral-normatif yang berpusat pada amanah, tanggung jawab, dan keadilan, sedangkan NU lebih menonjolkan dimensi sosial-komunal dan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga kemaslahatan umat. Secara metodologis, Muhammadiyah menggunakan pendekatan al-ijtihād al-qiyāsī, sementara NU mengadopsi metode ilḥāqī. Keduanya sepakat mendukung pemberatan hukuman, termasuk pidana mati, terutama pada kasus korupsi besar, berulang, dan yang mengancam keselamatan publik. Dari sisi kognisi sosial, Muhammadiyah memandang korupsi sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik dan keadilan ilahi, sedangkan NU menilai korupsi sebagai pelanggaran maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip ukhuwah. Secara konteks sosial, fatwa Muhammadiyah muncul sebagai respons atas krisis multidimensi di Indonesia, sedangkan fatwa NU lahir dari kondisi lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum pesantren, dan gesekan antara budaya pesantren dan sistem hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa fatwa keagamaan berperan tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang memperkuat legitimasi hukum positif dalam pemberantasan korupsi serta berpotensi membentuk opini publik, memperkuat budaya antikorupsi, dan mendorong reformasi hukum yang lebih tegas dan efektif.

Actions (login required)

View Item