FARHAN, FARHAN (2025) Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia Banyuwangi Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dibawah Umur. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.
|
Text
FARHAN (watermak).pdf Download (3MB) |
Abstract
Farhan, 2025. Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia Banyuwangi Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dibawah Umur.
Kata Kunci: Peranan, Pencegahan, Penyalahgunaan, narkotika, dibawah umur.
Indonesia sebagai negara hukum menghadapi peningkatan serius penyalahgunaan narkoba, terutama pada anak di bawah umur. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, pengguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif pemidanaan. Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), termasuk Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Banyuwangi, berperan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba di bawah umur melalui program terpadu. Penelitian ini fokus mengevaluasi peran LRPPN-BI Banyuwangi tersebut.
Fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana peran Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur? 2). Bagaimana efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur?
penelitian ini Menggunakan pendekatan studi kasus dan metode deskriptif-kualitatif, penelitian menggabungkan observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. Tujuannya adalah mendeskripsikan dan memahami fenomena terkait implementasi aturan rehabilitasi oleh individu, instansi, dan stakeholder.
Penelitian ini sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan: 1.) Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi telah menjalankan tiga peran kunci (reintegratif, preventif, kuratif) dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika di bawah umur, selaras dengan teori, UU No. 35 Tahun 2009, dan Permensos No. 9 Tahun 2017, dengan fokus pada pemulihan fisik, psikis, sosial, serta perlindungan anak. 2.) Secara konseptual dan operasional, lembaga ini efektif, namun menghadapi kendala seperti fasilitas rawat inap terbatas, minimnya konselor anak bersertifikat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi, serta resistensi keluarga. Untuk meningkatkan efektivitas berkelanjutan, diperlukan penguatan SDM, infrastruktur, dan edukasi publik sebagai bagian dari sistem dukungan sosial.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180101 Aboriginal and Torres Strait Islander Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Pidana Islam |
| Depositing User: | FARHAN FARHAN |
| Date Deposited: | 28 Nov 2025 08:14 |
| Last Modified: | 28 Nov 2025 08:14 |
| URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/49394 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
