PELAKSANAAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK DI DIPENDUKCAPIL KAB.JEMBER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A'inur Rohmah, Hanifah (2025) PELAKSANAAN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK DI DIPENDUKCAPIL KAB.JEMBER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Undergraduate thesis, UIN KH ACHMAD SHIDIQ JEMBER.

Text HANIFAH A’INUR ROHMAH-214102010022.pdf Download (4MB)

Abstract

Hanifah Ainur R, 2025: Regulasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Perspektif
Maslahah Mursalah
Kata Kunci: Regulasi, SPTJM, Maslahah Mursalah
Regulasi terkait Surat PertanggungJawaban Mutlak (SPTJM) yang
diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri memberikan Solusi administrasi bagi
pasangan yang belum memiliki kartu nikah. Akan tetapi penggunaan SPTJM
dalam regulasinya bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pasangan diusia
muda yang memanfaatkan SPTJM untuk keperluan pencatatan administrasinya.
Sedangkan dalam UU Perkawinan pernikahan wajib dicatatkan. Hal ini seakan
menjadikan SPTJM alternatif bagi pasangan yang belum tercatata secara resmi di
KUA. Dengan demikian maka regulasi terkait SPTJM mengalami disharmoni
dengan aturan pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan.
Fokus pada penelitian skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana persepsi masyarakat
terhadap adanya reguasi SPTJM ? 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi
masyarakat menggunakan SPTJM? 3) Bagaimana regulasi SPTJM perspektif
maslahah mursalah?
Tujuan Penelitian ini ialah: 1) Untuk mengkaji presepsi masyarakat
terhadap adanya regulasi SPTJM. 2) Untuk mengkaji faktor – faktor yang
mempengaruhi masyarakat menggunakan SPTJM. 3) Untuk menganalisis regulasi
SPTJM perspektif Maslahah Mursalah.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis
data yang digunakan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi
wawancara dan dokumen.
Kesimpulan hasil penelitian ini: 1) Masyarakat dan instansi terkait
memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan SPTJM. Dispenduk
memandang SPTJM sebagai solusi administratif untuk mengatasi keterbatasan
dokumen, sementara KUA menilai keberadaan SPTJM dapat menurunkan
kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinan secara resmi. Masyarakat
pengguna SPTJM cenderung menganggapnya sebagai kemudahan yang
memberikan akses administrasi bagi anak meskipun perkawinan tidak tercatat. 2)
Implementasi SPTJM di Kabupaten Jember berlangsung cukup luas, terutama
dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Faktor
yang mendorong praktik ini antara lain kemudahan prosedur, keterbatasan biaya
isbat nikah, serta budaya lokal yang menganggap pernikahan siri sah secara
agama. 3) Dari perspektif maslahah, SPTJM membawa manfaat administratif
jangka pendek. Namun, manfaat tersebut hanya bersifat hajiyyat (sekunder)
karena tidak mampu memenuhi tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifdz alnasl).

Actions (login required)

View Item