Konsistensi Penerapan Peradilan In Abesentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Rochmani, Nur sofi (2025) Konsistensi Penerapan Peradilan In Abesentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Undergraduate thesis, UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

	Text Nur Sofi Rochmani_212102040002 - WM.pdf Download (2MB)
	Text Nur Sofi Rochmani_212102040002 - WM.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Peradilan in absentia, tindak pidana korupsi, konsistensi penerapan, masa daluarsa, terdakwa DPO, kepastian hukum.
Tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai extraordinary crime menimbulkan kerugian keuangan negara yang masif dan melemahkan kepercayaan publik, dengan penerapan peradilan in absentia (Pasal 38 UU TIPIKOR) yang masih tidak konsisten, seperti terlihat pada kasus Liauw Inggarwati (diputus in absentia 2024) dan Harun Masiku (DPO sejak 2020 belum disidang), menimbulkan isu akademik mengenai efektivitas mekanisme
hukum dalam menjamin kepastian hukum, keadilan restoratif, dan pencegahan impunitas, terutama terkait masa daluarsa putusan pidana bagi terdakwa DPO yang bertentangan dengan teori pemidanaan (retributif- preventif), kepastian hukum (Gustav Radbruch), keadilan (Plato), serta hukum Islam (al-‘adalah dan Tazir,berdasarkan QS An-Nisa: 58).
Penelitian ini memfokuskan pada (1) Bagaimana konsistensi penerapan peradilan in absentia dalam perkara korupsi di Indonesia? (2) Apakah masa daluarsa berlaku terhadap putusan pidana terdakwa DPO? Metode penelitian bersifat hukum normatif, dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) untuk mengkaji UU TIPIKOR dan KUHP, konseptual (conceptual approach) untuk teori pemidanaan dan keadilan, kasus (case approach) pada kasus Harun Masiku dan Liauw Inggarwati, serta perbandingan (comparative approach) dengan praktik di Italia, Belanda, Filipina, China, dan Amerika Serikat. Sumber bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel, teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan (library research),serta teknik analisis normatif deduktif.
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Konsistensi penerapan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia relatif terjaga secara normatif melalui Pasal 38 UU TIPIKOR, yang memungkinkan putusan tanpa kehadiran terdakwa untuk menyelamatkan
kekayaan negara, sebagaimana terbukti pada kasus Liauw Inggarwati dan Hendra Rahardja namun, ketidak konsistenan praktis muncul pada kasus Harun Masiku akibat hambatan prosedural dan subjektif, yang selaras dengan teori
pemidanaan (retributif-preventif), kepastian hukum, keadilan restoratif, serta konsep Islam (Al’adalah dan tazir), meskipun memerlukan penguatan prosedur untuk menghindari pelanggaran HAM. (2) Tidak terdapat masa daluarsa mutlak terhadap putusan pidana pada terdakwa DPO, karena Pasal 78-82 KUHP memungkinkan penangguhan (schorsing van verjaring) selama pelarian,didukung teori pemidanaan preventif, penangguhan daluwarsa, akibat (leer van het gevolg), dan kepastian hukum, sehingga proses in absentia tetap efektif tanpa batas waktu bagi extraordinary crime seperti korupsi.

Actions (login required)

View Item