PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (Studi : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023)

Rahmasari, Anita Putri (2025) PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (Studi : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023). Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text ANITA PUTRI RAHMASARI_205102030024 (1).pdf Download (3MB)

Abstract

Parliamentary Threshold (PT) merupakan kebijakan ambang batas parlemen yang diterapkan dalam sistem pemilu Indonesia untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun penerapan PT 4% menimbulkan masalah konstitusional bahwa kebijakan PT 4% dalam pasal 414 UU No.7 Tahun 2017 dianggap telah mencederai kedaulatan rakyat, bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang adil bagi kontestan pemilu dan pemilih. Permasalahan ini kemudian diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yang menjadi fokus penelitian ini.
Fokus Penelitian: 1. Bagaimana ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terhadap Parliamentary Threshold dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, 2. Bagaimana perspektif komparatif antar negara merumuskan sistem Parliamentary Threshold yang sesuai terhadap sistem kepartaian di Indonesia. Tujuan Penelitian : 1. Menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Parliamentary Threshold, 2. Merumuskan model Parliamentary Threshold yang sesuai bagi sistem kepartaian Indonesia berdasarkan studi komparatif sistem pemilu Jerman, Norwegia, dan Belanda.
Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), perundang-undangan (Statute Approach), kasus (Case Approach), dan perbandingan (Comparatif). Sumber data ini diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur hukum yang relevan dengan fokus penelitian akan diteliti.
Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan utama : 1. Ratio decidendi Putusan MK mencakup tiga aspek fundamental: pengakuan PT sebagai instrumen konstitusional untuk stabilitas pemerintahan, ketidakmampuan PT 4% memenuhi prinsip proporsionalitas, dan peran MK sebagai positive legislator dalam memberikan penafsiran konstitusional, 2. Berdasarkan studi komparatif, rekomendasi model "Ambang Batas Efektif dengan Klausul Regional Adaptif" yang memadukan ambang batas nasional dengan mekanisme klausul pengecualian bagi partai dengan basis dukungan regional kuat, sebagai formulasi yang cukup tepat untuk konteks sistem pemilu di Indonesia

Actions (login required)

View Item