PEMBATASAN HAK VETO DALAM RANGKA PERDAMAIAN INTERNASIONAL: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERKAIT DUGAAN GENOSIDA DI GAZA

Rahmawati, Widya (2026) PEMBATASAN HAK VETO DALAM RANGKA PERDAMAIAN INTERNASIONAL: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERKAIT DUGAAN GENOSIDA DI GAZA. Undergraduate thesis, UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text SKRIPSI WIDYA RAHMAWATI .pdf Download (1MB)

Abstract

Widya Rahmawati, 2025: Pembatasan Hak Veto Dalam Rangka Perdamaian Internasional: Analisis Putusan Mahkamah Internasional Terkait Dugaan Genosida di Gaza
Kata Kunci: Hak Veto, Perdamaian Internasional, Genosida Israel Atas Palestina
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk untuk menjaga perdamaian global dan mencegah kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida. Namun, efektivitasnya kerap terhambat oleh hak veto anggota tetap Dewan Keamanan yang memungkinkan pemblokiran resolusi penting. Amerika Serikat secara konsisten menggunakan hak veto tersebut untuk menggagalkan berbagai upaya penghentian kekerasan, meskipun didukung oleh mayoritas negara anggota.
Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal penting, yaitu: (1) bagaimana penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhadap genosida Israel atas Palestina, dan (2) apa saja aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membatasi hak veto tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah menelaah praktik penerapan hak veto dalam konflik Israel–Palestina, sekaligus menilai pentingnya pembatasan hak veto guna mewujudkan perdamaian internasional yang lebih adil dan efektif.
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, perundang-undangan, serta konseptual. Bahan hukum primer meliputi Piagam PBB, Deklarasi Balfour 1917, Revolusi PBB Nomor 181 Tahun 1947, Konvensi Genosida 1948, Konvensi Wina 1961, serta putusan Mahkamah Internasional. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal, dan penelitian terdahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan hak veto dalam kasus Palestina tidak hanya menghambat penegakan hukum internasional, tetapi juga mencederai prinsip non-use of force, kesetaraan kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap warga sipil, dan (2) pembatasan hak veto perlu dipertimbangkan melalui mekanisme reformasi Dewan Keamanan PBB, antara lain dengan pengenalan kode etik (Code of Conduct), yakni ketidakberlakuan hak veto pada kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Aspek yang lainnya yakni konsep Responsibility to Protect (R2P), yaitu kebolehan adanya intervensi dari negara lain. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum internasional khususnya mencegah penyalahgunaan hak veto yang menghalangi tercapainya perdamaian global.

Actions (login required)

View Item