Prinsip Partisipasi Anak dalam Sengketa Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 4671/Pdt.G/2021/PA.Jr dan Putusan Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr)

KARIM, FATHON (2026) Prinsip Partisipasi Anak dalam Sengketa Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 4671/Pdt.G/2021/PA.Jr dan Putusan Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.

Text M FATHON KARIM, NIM.214102010009.pdf Download (3MB)

Abstract

M FATHON KARIM, 2026: Implementasi Prinsip Partisipasi Anak dalam Sengketa Hak Asuh Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 4671/Pdt.G/2024/PA.Jr dan Putusan Nomor 4175/Pdt.G/2024/PA.Jr)
Kata kunci: Partisipasi Anak, Hak Asuh, Perceraian, Pengadilan Agama Jember.
Perceraian sering kali memunculkan sengketa hak asuh anak, yang pada akhirnya menuntut perhatian serius terhadap perlindungan hak anak, termasuk hak untuk berpartisipasi atau menyampaikan pendapat. Prinsip partisipasi anak memiliki kedudukan penting dalam hukum nasional maupun hukum internasional sebagai wujud penghormatan terhadap kepentingan terbaik anak. Namun, implementasinya dalam praktik Peradilan Agama belum konsisten. Hal ini menjadi latar belakang penelitian ini, khususnya dengan mengkaji Putusan Nomor 4671/Pdt.G/2021/PA.Jr dan Putusan Nomor 4175/Pdt.G/2021/PA.Jr, di mana penerapan prinsip partisipasi anak kurang tampak secara eksplisit dalam pertimbangan hukum hakim.
Masalah pokok penelitian ini terletak pada masih kurang terlihat dan terungkapnya pandangan anak dalam proses pemeriksaan pada kedua putusan tersebut, padahal regulasi memberikan ruang yang jelas bagi partisipasi anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana bentuk penerapan prinsip partisipasi anak dalam Putusan Nomor 4671/Pdt.G/2021/PA.Jr dan Putusan Nomor 4175/Pdt.G/2021/PA.Jr; (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan prinsip partisipasi anak pada kedua putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi prinsip partisipasi anak dalam proses peradilan serta menganalisis sejauh mana hakim menjadikan pandangan anak sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penetapan hak asuh.
Berdasarkan masalah pokok tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis prinsip partisipasi anak diterapkan dalam sengketa hak asuh pasca perceraian pada Putusan Nomor 4671/Pdt.G/2021/PA.Jr dan Putusan Nomor 4175/Pdt.G/2021/PA.Jr; serta (2) menganalisis pula pertimbangan hakim dalam menetapkan prinsip partisipasi anak pada kedua putusan tersebut.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap hak anak untuk didengar, kedua putusan yang dikaji belum menunjukkan implementasi yang maksimal. Tidak dicantumkannya pandangan anak dalam pertimbangan hakim mengindikasikan bahwa ruang partisipasi anak masih kurang terfasilitasi secara memadai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan prinsip partisipasi anak dalam kedua putusan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya secara maksimal; dan (2) pandangan anak dalam pertimbangan hakim pada penetapan hak asuh masih dituangkan secara terbatas dan belum menjadi pertimbangan yang konsisten, sehingga partisipasi anak dalam proses peradilan cenderung bersifat formalitas dan belum memberikan ruang yang memadai terhadap hak-hak anak.

Actions (login required)

View Item