Analisis Implementasi Kebijakan Dan Program Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini

Zahro, Fatimatuz (2025) Analisis Implementasi Kebijakan Dan Program Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini. Masters thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Fatimatuz Zahro_243206050019.pdf Download (3MB)

Abstract

Fatimatuz Zahro, 2025: Analisis Implementasi Kebijakan Dan Program Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini
Kata Kunci: Pernikahan Dini, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Situbondo.
Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang cukup menonjol di Kabupaten Situbondo. Fenomena ini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan, ketidaksiapan emosional dan ekonomi pasangan muda, serta meningkatnya potensi masalah sosial dalam keluarga. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan berbagai upaya melalui program edukatif, preventif, dan kolaboratif lintas sektor, namun angka pernikahan dini masih relatif tinggi sehingga implementasi kebijakan perlu dianalisis secara lebih mendalam.
Fokus penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam upaya menekan angka pernikahan dini, dan (2) apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatannya di lapangan.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari instansi terkait seperti DP3AP2KB, Pengadilan Agama Situbondo, penyuluh agama, serta tokoh masyarakat. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Situbondo telah berjalan cukup efektif secara struktural dan administratif melalui program Perak Cinta, BRUS, BINWIN, pemeriksaan kesehatan dan psikologis calon pengantin, serta sosialisasi lintas sektor. Koordinasi antar-OPD berjalan baik dengan dukungan SOP yang jelas dan komunikasi melalui aplikasi DIMANAKAH. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Penelitian juga mengidentifikasi faktor pendukung seperti kejelasan tujuan kebijakan, sumber daya manusia yang memadai, komunikasi antar instansi, struktur kelembagaan yang jelas, disposisi pelaksana, serta dukungan sosial dan politik. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, budaya masyarakat yang masih menerima pernikahan dini, kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah, serta jangkauan sosialisasi yang belum optimal.

Actions (login required)

View Item