IMPLEMENTASI SE BUPATI JEMBER NOMOR : 474/196/35.09.317/2024 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERPEKSTIF SDGs.

Ishaq, Bintang Maulana (2026) IMPLEMENTASI SE BUPATI JEMBER NOMOR : 474/196/35.09.317/2024 TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERPEKSTIF SDGs. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Bintang Maulana Ishaq.pdf Download (1MB)

Abstract

Fenomena perkawinan anak di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan yang kompleks meskipun telah dilakukan perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tingginya angka permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 474/196/35.09.317/2024 tentang Alur Pelayanan Dispensasi Kawin sebagai upaya administratif untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak.
Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi surat edaran SE Bupati Jember nomor 474/196/35.09.317/2024 terhadap upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Jember; dan (2) Bagaimana relevansinya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 5.3.
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis pelaksanaan kebijakan SE Bupati Jember nomor 474/196/35.09.317/2024 serta mengkaji dampaknya secara hukum dan sosial, (2) Menilai kesesuaian dan kontribusi kebijakan daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan instansi terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pengadilan Agama Jember, serta beberapa kecamatan yang menjadi lokasi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta relevansinya terhadap pencapaian target SDGs 5.3..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi surat edaran telah mendorong penguatan koordinasi antar lembaga, seperti pemerintah daerah, KUA, DP3AKB, serta unsur masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan permohonan dispensasi kawin. Kebijakan ini secara implikatif berkontribusi pada upaya preventif melalui edukasi, konseling, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor budaya, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. (2) Dalam perspektif SDGs 5.3, kebijakan ini memiliki relevansi sebagai instrumen pendukung dalam upaya penghapusan perkawinan anak, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi implementasi dan pengawasan.

Actions (login required)

View Item