Peran Penjabat Kepala Desa dalam Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa :Studi di Desa Tegalwatu Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Safitri, Ria (2026) Peran Penjabat Kepala Desa dalam Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa :Studi di Desa Tegalwatu Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ria Safitri_222102030068.pdf Download (2MB)

Abstract

Peran Penjabat Kepala Desa dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa selama kekosongan jabatan Kepala Desa Definitif. Secara normatif, Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang setara dengan Kepala Desa Definitif sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Namun, dalam kenyataannya, sering kali ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan aparatur, anggaran, komunikasi serta hambatan koordinasi yang berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur desa, sebagaimana yang terjadi di Desa Tegalwatu Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.
Fokus penelitian ini meliputi 1).Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam mendukung peran Penjabat Kepala Desa? 2).Apa saja kendala pembangunan infrastruktur di Desa Tegalwatu ketika terjadinya kekosongan kepemimpinan? 3).Bagaimana efektivitas peran Penjabat Kepala Desa dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalwatu setelah terjadinya kekosongan kepemimpinan?
Tujuan penelitian ini meliputi 1) Untuk menganalisis penerapan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam mendukung peran Penjabat Kepala Desa. 2) Untuk mengetahui tentang kendala pembangunan infrastruktur di Desa Tegalwatu ketika terjadi kekosongan kepemimpinan. 3) Untuk menganalisis tentang efektivitas peran Penjabat Kepala Desa dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalwatu setelah terjadinya kekosongan kepemimpinan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan langsung di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, namun dalam praktiknya pembangunan infrastruktur desa belum sepenuhnya optimal selama masa transisi kepemimpinan. 2) Kendala pembangunan infrastruktur di Desa Tegalwatu meliputi keterbatasan aparatur, anggaran, komunikasi, dan pemenuhan infrastruktur desa. 3) Peran Penjabat Kepala Desa dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM aparatur, anggaran pembangunan, komunikasi pemerintah desa, serta pemenuhan infrastruktur.

Kata Kunci : Peran; Penjabat Kepala Desa; Pembangunan Infrastruktur Desa

Actions (login required)

View Item