ANALISIS YURIDIS BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM SISTEM HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Efendi, Kharisma Junike (2026) ANALISIS YURIDIS BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM SISTEM HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Risma fiks.pdf Download (914kB)

Abstract

ABSTRAK
Kharisma Junike Efendi, 2026: Analisis Yuridis Badan Pengelola Investasi Daya
Anagata Nusantara Dalam Sistem Hukum BUMN di Indonesia.
Kata Kunci: BPI Danantara, BUMN, Investasi Negara.
Dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam mengelola sektor-sektor penting
bagi negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
Namun, dinamika ekonomi global serta tuntutan optimalisasi pengelolaan aset
negara mendorong pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya
Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui perubahan Undang-Undang BUMN.
Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan
investasi negara, khususnya yang berkaitan dengan aset BUMN. Meskipun
demikian, keberadaan BPI Danantara menimbulkan persoalan yuridis terkait
kedudukan hukumnya dalam sistem hukum BUMN serta mekanisme pengawasan
dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan investasi negara.
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan hukum BPI
Danantara dalam sistem hukum BUMN di Indonesia. 2) Bagaimana implikasi
keberadaan BPI Danantara dalam tata kelola BUMN.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan
kedudukan hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam
sistem hukum BUMN di Indonesia. 2) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan
mengenai implikasi keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata
Nusantara terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG) dalam tata kelola BUMN.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana yuridis
normatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang
didasarkan pada bahan hukum utama (primer) melalui telaah teori, konsep, asasasas hukum, serta melalui peraturan Perundang-undangan yang berkaitan
langsung dengan penelitian ini
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Badan Pengelola Investasi
Daya Anagata Nusantara berkedudukan sebagai badan hukum publik yang bersifat
khusus (sui generis) yang menjalankan kewenangan pemerintahan di bidang
pengelolaan BUMN berdasarkan pelimpahan kekuasaan Presiden, sehingga tidak
termasuk badan usaha maupun lembaga negara formal, melainkan instrumen
negara dalam struktur kekuasaan eksekutif. 2) Keberadaan BPI Danantara
memperluas penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam tata kelola
BUMN, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi, dan kewajaran tidak hanya berlaku bagi BUMN, tetapi juga bagi
badan tersebut sebagai pengelola strategis investasi dan dividen negara.

Actions (login required)

View Item