Analisis Perkara (Nomor:4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr) Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Afifah, - (2021) Analisis Perkara (Nomor:4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr) Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah.

Text A F I F A H_S20161048.pdf Download (5MB)

Abstract

Afifah, 2020. Analisis Perkara (Nomor:4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr) Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jember Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Pembimbing Dr. Sri Lumatus, M.H.I Kata Kunci : Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-undang. Perceraian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, disamping juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bagi warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil terdapat peraturan tambahan yang mengikat ketika akan melangsungkan perkawinan dan perceraian dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah 1) Bagaimana Keputusan hakim terhadap perkara Nomor:4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr, 2) Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor: 4072/Pdt.G/2019/Pa.Jr tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Jember? 3) Bagaimana Analisis Yuridis perkara dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 ? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian field research yang menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran suatu konsep dengan cara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Setelah melakukan pemeriksaan dan pembuktian majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat. 2) Pertimbangan formill hakim adalah bahwa kedua pihak gagal dimediasi, kemudian tergugat juga membenarkan seluruh dalil gugatan yakni tidak pernah memberi nafkah dan adanya orang ketiga. Pertimbangan materiil hakim adalah bahwa kedua pihak Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat perselisihan hingga pisah rumah, demi kemaslahatan untuk menhindari pelanggaran norma agama dan norma hukum, maka perceraian dijadikan sebagai solusi terbaik antara keduanya. 3) Analisis yuridis putusan hakim secara formill dan materiil sudah sesuai dengan ketentuan hukum pada UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun status Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin bercerai sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990. Analisis Pertimbangan Hakim Secara formiil kedua pihak gagal dimediasi sesuai PERMA No. 2 Tahun 2003, kemudian pengakuan tergugat atas dalil gugatan juga sesuai Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata. Secara materiil pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). Adapun pertimbangan kemaslahatan yang digunakan hakim adalah bahwa kedua pihak sudah tidak bisa lagi disatukan dalam jalinan suami istri.

Actions (login required)

View Item