Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Jembrana

Choirunnisa, Alfilia Rahma (2026) Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Jembrana. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text SKRIPSI Alfilia Rahma C.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang asas pemilu yang adil dan PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang aksesibilitas TPS. Namun pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Jembrana masih menghadapi kendala substantif berupa keterbatasan akses fisik lokasi TPS dan kompetensi petugas KPPS dalam melayani pemilih disabilitas sensorik serta intelektual. Ketidak sesuaian antara norma tersebut dengan realita di lapangan menjadi fokus permasalahan penelitian ini.
Penelitian berfokus pada dua hal: 1). Bagaimana implementasi hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jembrana? 2). Bagaimana tinjauan fiqih siyasah mengenai hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jembrana?.
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu 1). Untuk mengetahui implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jembrana, dan 2). Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah tentang hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jembrana.
Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis bagaimana respon serta interaksi yang muncul ketika norma bekerja di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1). Implementasi hak pilih penyandang disabilitas telah diupayakan KPU Jembrana dan dilakukan secara administratif melalui pendataan dan pencatatan DPT. Namun, secara substantif masih terkendala akses fisik TPS yang belum ramah disabilitas, keterbatasan pemahaman petugas KPPS, dan kurangnya informasi pemilu inklusif. 2). Tinjauan fiqih siyasah menunjukkan bahwa keempat prinsip belum terpenuhi secara optimal. Prinsip keadilan dan persamaan baru terpenuhi secara normatif. Prinsip musyawarah belum optimal karena minimnya pelibatan difabel dalam perencanaan dan evaluasi. Prinsip amanah telah diupayakan, namun belum dijalankan secara menyeluruh pada aspek teknis.

Actions (login required)

View Item