Sistem Sewa Menyewa Kamera Dslr Menurut UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Muhammad Alal Marotip, - (2021) Sistem Sewa Menyewa Kamera Dslr Menurut UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Text Muhammad Alal Marotib_083142044.pdf Download (3MB)

Abstract

Muhammad Alal Marotip, 2021 : Sistem Sewa Menyewa Kamera Dslr Menurut UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) Dosen pembimbing : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I Sewa menyewa menurut KUHP merupakan perjanjian, dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut disanggupi untuk pembayarannya. Dan Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya pengguna jasa sewa kamera DLSR. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fokus masalah tertuju pada 1. Bagaimana Mekanisme Perjanjian Sewa-menyewa kamera DSLR di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Pelaksanaan Sewa-menyewa kamera DSLR di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menurut Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 3. Bagaimana konsekuensi atau sanksi bagi yang melanggar Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? dan untuk menganalisis data yang telah diperoleh saat penelitian, data yang telah terkumpul di analisis menggunakan 2 metode analisis yaitu pertama dengan analisis Deskriptif. Setelah menganalisis dengan cara deskriptif selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara induktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dan pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu 1. Mekanisme perjanjian Sewa–menyewa kamera DLSR di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis atau kesepakatan saja antara pemilik dan penyewa dengan syarat penyewa memiliki KTP, KK, Kartu pelajar atau SIM sebagai jaminan. 2. Sistem Sewa– menyewa kamera DLSR menurut Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menurut Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan. Dalam pelaksanaannya kalau dari pelayanannya konsumen sudah mendapatkan informasi dengan jelas saat menyewa kamera dilihat dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa sebelum menyewa pemilik usaha selalu mengecek kondisi kamera dan menjelaskan cara penggunaannya, meskipun dari sebagian konsumen ada yang kecewa atas pelayanan dari pemilik jasa. 3. Konsekuensi atau sanksi bagi yang melanggar Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Dengan upaya mendisiplinkan memberikan denda keterlambatan untuk pengembalian kamera DLSR. Namun apabila kerusakan benda yang disewa penyewa yang telah melakukan kelalaian, maka pelaku usaha dapat memberikan sanksi kepada penyewa berupa ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh penyewa. Kata Kunci: Sewa kamera DLSR, UU Perlindungan konsumen

Actions (login required)

View Item