Implementasi Peraturan Daerah Banyuwangi Nomer 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata terhadap penyelenggaraan pengembangan desa wisata (studi kasus Desa Wisata Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)

Willdhan Kurnia Ilahy, - (2021) Implementasi Peraturan Daerah Banyuwangi Nomer 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata terhadap penyelenggaraan pengembangan desa wisata (studi kasus Desa Wisata Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi). Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Text WILLDHAN KURNIA ILAHY_S20173075.pdf Download (7MB)

Abstract

Willdhan Kurnia Ilahy, 2021: Implementasi Peraturan Daerah Banyuwangi Nomer 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata terhadap penyelenggaraan pengembangan desa wisata (studi kasus Desa Wisata Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi) Sektor pariwisata dan budaya menjadi salah satu hal yang sangat diandalkan oleh daearah Banyuwangi. Sektor pariwisata terbukti menjadi sektor yang paling menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir, dari sektor kepariwisataan dan kebudayaan ini Banyuwangi dapat terus mengembangkan serta melestarikan budaya serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Banyuwangi sendiri ada sebuah desa yang masih mengembangkan budayanya degan sangat baik terutama pada era global yang saat ini banyak budaya luar yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya timur desa tersebut adalah Desa Wisata Kemiren. Dengan sektor pariwisata dan budaya ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat hal ini terbukti dengan munculnya kreatifitas masayarakat, menciptakan tenaga kerja yang cukup banyak sebagai tumpuan dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. dengan ini perlu adanya kajian yang mendalam terhadap penyelenggaraan pengembangan pariwisata terutama desa wisata dan konsep pemerintahan daerah atau otonomi daerah berdasarkan kajian Hukum Tata Negara. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini meliputi: 1. Bagaiamana tata kelola penerapan atau pelakasanaan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata terhadap penyelenggaraan pengembangan desa wisata Kemiren, 2. Halhal hambatan apa saja dalam melaksanakan penyeleggaraan pengembangan desa wisata Kemiren Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu penelitian yang tidak hanya mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah, menganalisis, data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah dengan metode analisis deskriptif kualitaif, yaitu penganalisaan data dengan cara menggambarkan suatu masalah berikut pemecahaannya dengan kalimat uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan. Hasil penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata terhadap penyelenggaraan pengembangan desa wisata, menyebabkan peran kepariwisataan terhadap kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkatkan perekonomian warga setempat. Ini didukung dengan tawaran dari pemerintah desa yang meliputi: Wisata budaya, wisata kuliner, wisata edukasi dan lain-lain. Pengembangan desa wisata tentu saja didasarkan pada pemerataan yang baik (Good Goverment), desa wisata Kemiren melaksanakan tata kelola dengan mensinergikan antara generasi muda dan pihak Pemdes serta tokoh masyarakat untuk berperan penting dalam mengelola desa wisata, ada beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan desa wisata Kemiren yaitu, 1. Kecemburuan sosial, 2. covid-19, 3. kesadaran masayarakat dalam etika berbisnis, 4. Sarana dan prasarana, 5. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Kata kunci: Pelaksanaan Perda,Tata kelola, penyelenggaraan pengembangan desa wisata.

Actions (login required)

View Item