Efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah Desa Kajarharjo berdasarkan uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Mukti, Bayu Alkindi (2026) Efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah Desa Kajarharjo berdasarkan uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Bayu alkindi mukti_221102030046.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Keterbukaan Informasi Publik; Pemerintah Desa

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemerintah Desa Kajarharjo yang belum mengoptimalkan penyampaian informasi melalui web atau situs desa, di lapangan penyampaian informasi masih didominasi oleh pola komunikasi informal dan media fisik seperti papan pengumuman. Sehingga mungkin terdapat kendala dari PPID desanya, dan jika membahas mengenai kemudahan dan efisien penyampaian informasi dengan media digital akan sangat berdampak positif ke depannya terutama di era digital jaman sekarang.
Berdasarkan masalah tersebut fokus penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan informasi publik di Pemerintah Desa Kajarharjo? 2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Kajarharjo berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008? 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut?.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan subyek penelitian (Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Dan data yang dikumpulkan dikaji menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan konsep pemerintahan yang baik menurut UNDP.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan prinsip keterbukaan informasi di Desa Kajarharjo belum sepenuhnya sesuai dengan standar regulasi karena belum ditetapkannya Peraturan Desa mengenai keterbukaan informasi publik serta belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Desa yang sah. 2). Pelaksanaan keterbukaan informasi dinilai kurang efektif ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hal ini terlihat dari indikator efektivitas yang rendah terutama pembentukan PPID dan tidak berfungsinya web atau situs desa, sehingga akses informasi masyarakat masih harus mengunjungi balai desa. 3). Faktor pendukung efektivitas adalah tingginya kesadaran masyarakat akan hak atas informasi. Sedangkan faktor penghambat meliputi faktor hukum yaitu ketiadaan PERDES, faktor penegak hukumnya belum adanya PPID Desa, faktor sarana pada pengelolaan sistem informasi digital yang tidak optimal, dan faktor kebudayaan terlihat pola pikir masyarakat yang kurang peduli terhadap informasi.

Actions (login required)

View Item