PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024

Nur Anggraini, Riska (2026) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2024. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text Riska Nur Anggraini _222102030069.pdf Download (2MB)

Abstract

Riska Nur Anggraini, 2026: Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Kata Kunci: netralitas ASN, Badan Pengawas Pemilu, Pilkada 2024, penegakan hukum.
Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Bondowoso Tahun 2024 memiliki kewenangan untuk meneruskan ketidaknetralan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota pasal 28 ayat 1 huruf (e). Namun dalam kenyataanya sering kali ditemukan berbagai kendala seperti regulasi yang lambat, tiadanya hak eksekusi mandiri, budaya patronase yang menormalisasi pelanggaran, saksi yang takut/represif, serta masyarakat yang apatis.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Badan pengawas pemilu Kabupaten Bondowoso dalam mencegah dan menindak pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024? 2) Apa saja kendala dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana efektivitas Penegakan hukum pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso?
Tujuan penelitian ini meliputi 1) Untuk Menganilisis Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso Dalam Mencegah Dan Menindak Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 2) Untuk menganalisis tentang kendala dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso. 3) Untuk Menganalisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiolegal. data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan dilapangan.
Hasil data skripsi ini 1) Peran pengawas dalam mencegah dan menindak pelanggaran terhadap netralitas ASN dengan cara Sosialisasi, Himbauan kepada ASN, Kordinasai dengan stakeholder tapi masyarakat masih kurang berpartisipasi aktif. 2) Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu seperti regulasi yang lambat, tiadanya hak eksekusi mandiri, budaya patronase yang menormalisasi pelanggaran, saksi yang takut, serta masyarakat yang apatis. 3) Efektifitas penegakan hukum pelanggaran netralitas ASN Bawaslu Bondowoso terbentur oleh keterbatasan wewenang yang sebatas memberikan rekomendasi, kesulitan pembuktian di media sosial, budaya patronase, rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Berjalan cukup efektif namun belum optimal dalam memberikan efek jera yang menyeluruh akibat adanya kendala sistemik.

Actions (login required)

View Item