IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM REGIONAL PADA BURUH BANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN JEMBER

Kurniawan Hadi, Ahmad Bagus (2026) IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM REGIONAL PADA BURUH BANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN JEMBER. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Ahmad Bagus Kurniawan Hadi_NIM 224102020003.pdf Download (4MB)

Abstract

Peraturan perundang-undangan mewajibkan pemberi kerja membayar
upah sekurang-kurangnya sesuai Upah Minimum Regional (UMR), sedangkan
dalam perspektif hukum ekonomi syariah upah harus diberikan secara adil,
layak, dan sebanding dengan kontribusi pekerja. Namun, pada kenyataannya
masih banyak buruh bangunan di Kabupaten Jember yang menerima upah di
bawah standar UMR, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara das
sollen dan das sein serta belum mencerminkan terpenuhinya prinsip keadilan
dalam sistem pengupahan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji dari
perspektif hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini berfokus pada tiga hal utama:
1. status hukum buruh bangunan dalam sistem ketenagakerjaan di Kabupaten
Jember
2. pelaksanaan pengupahan yang diterapkan di kabupaten Jember
3. Pengawasan dalam penerapan upah minimum regional ditinjau dari
perspektif hukum ekonomi syariah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum buruh
bangunan, mengkaji pelaksanaan sistem pengupahan di lapangan, serta menilai
sejauh mana prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah telah diterapkan
dalam praktik pengupahan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari buruh bangunan,
pemberi kerja (kontraktor), serta dokumen terkait ketenagakerjaan dan hukum
ekonomi syariah. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Status hukum buruh bangunan di kabupaten Jember sebagai pekerja tidak
tetap pada sektor informal dengan perlindungan hukum yang terbatas
2. Pelaksanaan pengupahan buruh bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan UMR yang berlaku
3. Pengawasan terhadap penerapan upah minimum belum optimal karena
pengawasan hanya dilakukan oleh disnaker jawa timur, sehingga belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi
syariah.

Actions (login required)

View Item