ANALISIS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DALAM PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

Faizah, Nabilla (2026) ANALISIS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DALAM PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Nabilla Faizah 07 Juli 2026.pdf Download (2MB)

Abstract

Nabilla Faizah, 2026: Analisis Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Perspektif Etika Politik Islam.

Kata kunci: Mantan Narapidana Korupsi, Pkpu Nomor 9 Tahun 2020, Perspektif Etika Politik Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketentuan dalam PKPU Nomor 0 tahun 2020 yang memperbolehkan mantan narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah memenuhi syarat tertentu. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan antara perlindungan hak politik warga negara dengan tuntutan moralitas kepemimpinan, khususnya dalam perspektif etika politik islam yang menekankn nilai amanah,keadilan,kejujuran dan integritas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pencalonkan mantan narapidana korupsi dalam PKPU Nomor 9 tahun 2020 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip etika politik islam.
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan mantan narapidana korupsi yang boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesuai prinsip keadilan ? 2) Apakah kebijakan yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalokan diri sejalan dengan prinsip etika politik islam ?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mantan narapidana korupsi yang boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesuai dengan prinsip keadilan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sejalan dengan prinsip etika politik islam.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.
Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) pengaturan pencalonan mantan narapidana korupsi dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 secara yuridis telah sesuai dengan hukum positif dan konstitusi, karena menjamin hak politik setiap warga negara setelah menyelesaikan masa pidananya. 2) dalam perspektif etika politik Islam, kebijakan yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam

Actions (login required)

View Item