Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

Ruri Fitriasari, - (2021) Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Text RURI FITRIASARI_S20173056.pdf Download (4MB)

Abstract

Ruri Fitriasari, 2021: Tinjauan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. Kata kunci: Hukum Positif, Fiqih Siyasah, Kepala Desa Kepala desa hakikatnya menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Persyaratan pencalonan Kepala Desa adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun dalam hal ini sering bermunculan permasalahan mengenai persyaratan pencalonan kepala desa sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu hal ini akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang hukum positif dan fiqih siyasah. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa? 2.) Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. 3.) Analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. Tujuan penelitian ini yaitu: 1.) Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. 2.) Untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa 3.) Untuk mengetahui bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa. Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normatif legal research) dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa yang akan ditinjau dari segi hukum positif dan fiqih siyasah. Dan menggunakan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Satute Approach. Hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1.) Gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 berisi kewenangan MK, Kedudukan hukum pemohon, Pasal yang disengketakan, pertimbangan hakim, putusan MK, dan analisis penulis. 2.) Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Desa menyebabkan Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014. 3.) Dalam fiqih siyasah dibahas dalam kajian fiqih dusturiyah danpembahasan mengenai persyaratan pencalonan kepala desa dijelaskan dalam persyaratan menjadi Khalifah, Imamah dan Ulil amri.

Actions (login required)

View Item