Analisis Hukum atas Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Kuangan dalam Pemerintahan Presidensial

Agustin, Elok (2026) Analisis Hukum atas Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Kuangan dalam Pemerintahan Presidensial. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Text Skripsi Elok Agustin WM.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Sistem Pemerintahan Presidensial, Check and Balances
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun, mekanisme pemilihan anggota BPK berdasarkan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menempatkan DPR sebagai pihak dominan dalam proses seleksi dan penetapan calon, sedangkan peran DPD hanya bersifat pertimbangan dan Presiden sebatas peresmian administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kewenangan antarlembaga negara dalam mekanisme pemilihan anggota BPK belum terlaksana secara proporsional, sehingga prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial belum terwujud secara optimal.
Fokus penelitian ini mencakup dua permasalahan pokok, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2) Bagaimana pengaturan ideal mengenai mekanisme pemilihan anggota BPK dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
Tujuan penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ideal pemilihan anggota BPK dalam perspektif sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang didasarkan pada bahan primer melalui telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta melalui peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini adalah 1) Mekanisme pemilihan anggota BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bersifat legislatif-sentris, di mana seluruh kewenangan substantif berada pada DPR khususnya Komisi XI, sehingga prinsip checks and balances belum berjalan secara optimal dan membuka ruang politisasi dalam proses seleksi. 2) Pengaturan ideal mekanisme pemilihan anggota BPK harus diarahkan pada desain yang lebih seimbang dan berbasis profesionalitas, melalui pembatasan dominasi DPR, penguatan peran DPD, keterlibatan Presiden secara lebih substantif

Actions (login required)

View Item