PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL CALON LEGISLATIF TERPILIH DARI PEMBERHENTIAN OLEH PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA

Aisah Alfi, Ifroh (2026) PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL CALON LEGISLATIF TERPILIH DARI PEMBERHENTIAN OLEH PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara.

Text WM F Skripsi Ifroh Aisah Alfi tuntas 1 (3).pdf Restricted to Registered users only until 31 July 2027. Download (873kB)

Abstract

Ifroh Aisah Alfi, 2026. Perlindungan Hak Konstitusional Calon Legislatif
Terpilih Dari Pemberhentian oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu
Proporsional Terbuka
Kata Kunci : Hak Konstitusional, Calon Legislatif, Pemilu, Proporsional terbuka.
Bahwa terjadi kesenjangan antara aturan dengan fakta yang ada di
lapangan. Dimana calon legislatif terpilih yang kemudian diberhentikan
sepihak oleh partai politik pengusungnya tanpa memikirkan para pemilih yang
telah memilihnya, hal ini menyebabkan hak memilih dari rakyat begitu saja
dapat direduksi oleh kepentingan partai politik. Maka dari kasus itu
penelitian ini menarik untuk diteliti.
Adapun yang menjadi topik utama dalam penelitian ini yaitu 1) Apakah
pemberhentian calon legislatif terpilih oleh partai politik selaras dengan prinsip
perlindungan hak konstitusional ? 2) Bagaimana konsep ideal perlindungan hak
konstitusional calon legislatif terpilih dalam sistem pemilu proporsional
terbuka?
Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui
pendekatan yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, serta memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui
beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan dan
mengkaji sumber hukum yang berkaitan, menganalisis permasalahan yang
diteliti, serta menarik kesimpulan
Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa 1) Pemberhentian calon legislatif
terpilih oleh partai politik tidak dapat dilakukan secara sepihak karena
legitimasi politik berasal langsung dari rakyat melalui sistem pemilu
proporsional terbuka. Pemberhentian yang hanya didasarkan pada kepentingan
partai dapat melanggar hak konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh
karena itu, kewenangan partai harus dibatasi oleh alasan hukum yang jelas dan
prosedur yang adil. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, tindakan tersebut juga
bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, syūrā, dan kemaslahatan umat.
2).Konsep ideal perlindungan hak calon legislatif terpilih harus menempatkan
suara rakyat sebagai legitimasi utama. Partai politik tetap dapat melakukan
pemberhentian, tetapi hanya berdasarkan alasan hukum tertentu dan melalui
proses yang transparan, objektif, serta dapat diuji di lembaga peradilan. Hal ini
penting untuk menjaga hak konstitusional, kedaulatan rakyat, kepastian hukum,
dan demokrasi konstitusional.

Actions (login required)

View Item