Kebijakan Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Shidqi, Moh (2026) Kebijakan Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text MOH.SHIDQI_221102030048.pdf Download (13MB)

Abstract

MOH.SHIDQI, 2026: Kebijakan Penentuan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Kata Kunci : Kebijakan Tunjangan, Keadilan, Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya polemik publik terkait kebijakan penentuan tunjangan DPR RI yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Isu ini menjadi urgen karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif serta kesenjangan sosial-ekonomi yang masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan hukum Islam, kebijakan pemerintah yang dalam hal ini tunjangan DPR RI harus berlandaskan prinsip – prinsip Islam berupa kemaslahatan umum dan amanah yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota dewan. Namun berdasarkan data penelitian kebijakan tersebut malah menciderai keadilan sosial, terutama oknum yang menyalahgunakan wewenang dan tidak fokus terhadap tugas dan fungsi – fungsi konstitusional.
Fokus dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Tujuan Hukum Kebijakan Penentuan Tunjangan DPR RI ? 2) Bagaimana Konsep Ideal Penentuan Tunjangan DPR RI Perspektif Hukum Positif ? 3) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penentuan Tunjangan DPR RI ?
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengkaji Tujuan Hukum Kebijakan Penentuan Tunjangan DPR RI. 2) Menganalisis Konsep Ideal Penentuan Tunjangan DPR RI Perspektif Hukum Positif. 3) Menganalisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penentuan Tunjangan DPR RI
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan perolehan data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori keadilan, hukum responsif, serta konsep fiqh siyasah dan maqashid syariah sebagai pisau analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan tunjangan DPR RI memiliki tujuan menyejahterakan anggota dewan untuk menghindari kepentingan pribadi maupun organisasi akibat kurangnya finansial, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial. Kebijakan tersebut cenderung menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat serta berpotensi menurunkan legitimasi sosial lembaga legislatif. 2) Diperlukan reformulasi kebijakan tunjangan DPR RI yang lebih proporsional, transparansi, dan mudah diakses agar dasar hukum kebijakan ini terutama yang tertuju pada nominal tunjangan tidak hanya berdasarkan berita di internet, yang kemudian akan melahirkan kepastian hukum yang nyata. 3) Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini perlu diarahkan pada prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan umum. Bahkan terdapat penelitian yang menyandingkan pendapatan dan kesejahteraan DPR RI dengan guru ngaji. Bahwa terdapat kesenjangan diantara keduanya, guru ngaji dapat dikatakan sebagai pencetak generasi emas bagi negara Indonesia

Actions (login required)

View Item