TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP RASIONALITAS PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN JEMBER PERIODE 2019-2025

Nada, Alissa Qotrun (2026) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP RASIONALITAS PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN JEMBER PERIODE 2019-2025. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Alissa Qotrun Nada_221102030073.pdf Download (6MB)

Abstract

Alissa Qotrun Nada, 2026: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rasionalitas Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember Periode 2019-2025.

Kata kunci: Fiqh Siyasah, Rasionalitas, Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak ialah iuran wajib masyarakat yang dibayarkan pada negara. Penelitian ini dilatarbelakangi akan tingginya tunggakan pajak yang mencapai Rp. 100 miliar pada rentang 2019-2025 dan kebanyakan berasal dari pajak bumi dan bangunan. Fakta ini mengindikasikan adanya ketidakrasionalan pada penetapan beban pajak yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi yang sebenarnya di masyarakat. Fiqh siyasah merupakan ilmu tentang tata kelola negara. Sedangkan ilmu yang khusus mengatur kebijakan dan keuangan negara adalah fiqh siyasah maliyah.
Fokus dari penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana rasionalitas penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember. 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupten Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember dalam periode penelitian dan untuk mengkaji penetapan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Jember dari perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian yuridis-empiris dan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu, 1) Secara prosedural administratif, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember telah memenuhi aspek rasionalitas berdasarkan hukum positif dengan menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan menetapkan tarif 60% di bawah nilai pasar. Namun secara substantif, penetapan pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya rasional karena masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan administratif dengan realitas ekonomi masyarakat, terutama pada lahan persawahan yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) drastis. 2) Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, penetapan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah), dan amanah. Kebijakan yang ada masih bersifat prosedural tanpa mencapai keadilan substantif, berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa tunggakan pajak, serta masih lemahnya transparansi dan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip kebertahapan (al-tadarruj fi al-tasyri') dalam penetapan nilai jual objek pajak, evaluasi ulang data objek pajak, serta peningkatan sosialisasi dan transparansi pengelolaan pajak. Dengan demikian, diperlukan adanya tatanan ulang kebijakan pajak bumi dan bangunan yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga berlandaskan keadilan substantif sesuai prinsip fiqh siyasah.

Actions (login required)

View Item