PROBLEMATIKA YURIDIS HAK MILIK SEBAGAI OBJEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM PP NOMOR 48 TAHUN 2025

Rokhmah, Nuril Azizatur (2026) PROBLEMATIKA YURIDIS HAK MILIK SEBAGAI OBJEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM PP NOMOR 48 TAHUN 2025. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Nuril Azizatur Rokhmah_222102030062.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Nuril Azizatur Rokhmah, 2026: Problematika Yuridis Hak Milik Sebagai Objek
Penertiban Tanah Terlantar Dalam PP Nomor 48 Tahun 2025
Kata Kunci: hak milik, tanah terlantar, fungsi sosial
Penelitian ini lahir dari pertentangan norma antara kedudukan hak milik
sebagai hak tertinggi dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan regulasi baru
tentang penertiban tanah terlantar. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2025 memberi kewenangan luas kepada negara untuk mengklasifikasikan
tanah hak milik sebagai objek penertiban jika dianggap ditelantarkan oleh
pemiliknya. Ketiadaan parameter objektif dalam regulasi tersebut membuka celah
diskresi bagi otoritas pertanahan. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara asas
fungsi sosial tanah dan perlindungan hak perdata warga negara, sementara hak
milik yang diatur dalam Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetap dianggap
sebagai hak terkuat dan terpenuh, tetapi kini rentan terhadap penghapusan secara
administratif.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana ratio legis Pasal 6
ayat 2 PP No. 48 Tahun 2025 dalam penertiban tanah terlantar? 2) Bagaimana
implikasi frasa “sengaja” pada Pasal 6 ayat 2 PP No. 48 Tahun 2025 terhadap hak
milik atas tanah terlantar? 3) Bagaimana harmonisasi pengaturan hak milik atas
tanah ke depan dalam sistem pertanahan di Indonesia?
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan
mendeskripsikan ratio legis Pasal 6 ayat 2 PP No. 48 Tahun 2025 dalam
penertiban tanah terlantar. 2) Untuk menganalisis dan mendekripsikan implikasi
frasa “sengaja” pada Pasal 6 ayat 2 PP No. 48 Tahun 2025 terhadap hak milik atas
tanah terlantar. 3) Untuk menganalisis dan mendekripsikan harmonisasi
pengaturan hak milik atas tanah ke depan dalam sistem pertanahan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang
digunakan terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan
bahan hukum menggunakan studi dokumen dan kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, ratio legis Pasal 6
ayat (2) PP Nomor 48 Tahun 2025 berlandaskan pada penguatan fungsi sosial
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 6 UUPA.
Berpotensi melanggar asas legalitas dan prinsip due process of law. Kedua, frasa
“sengaja” dalam Pasal 6 ayat (2) menimbulkan ambiguitas karena tidak memiliki
parameter objektif untuk membedakan antara penelantaran yang disengaja,
kelalaian, atau keterbatasan ekonomi. Ketiga, harmonisasi pengaturan hak milik
dalam sistem pertanahan nasional diperlukan untuk mengatasi konflik norma
antara UUPA dan PP Nomor 48 Tahun 2025. Secara vertikal, PP tersebut
berpotensi melampaui kewenangan karena mengatur penghapusan hak milik tanpa
dasar undang-undang. Secara horizontal, tumpang tindih dengan UU Cipta Kerja
dan UU Pengadaan Tanah menimbulkan ketidakkonsistenan kebijakan agraria.

Actions (login required)

View Item