Analisis Kontruksi Hukum Keluarga Islam terhadap Program Vasektomi dalam Kebijakan Pemerintah sebagai Syarat Akses Bantuan Sosial

Nur Hidayat, Moh. Rizky (2026) Analisis Kontruksi Hukum Keluarga Islam terhadap Program Vasektomi dalam Kebijakan Pemerintah sebagai Syarat Akses Bantuan Sosial. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Riski Skripsi Watermark.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Moh. Rizky Nur Hidayat, 2026: Analisis Kontruksi Hukum Keluarga Islam
terhadap Program Vasektomi dalam Kebijakan Pemerintah sebagai Syarat
Akses Bantuan Sosial.
Kata kunci: Kontruksi, Vasektomi, Bantuan Sosial
Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dilakukan melalui berbagai kebijakan publik, salah satunya melalui pengendalian
pertumbuhan penduduk. Sejalan dengan kebijakan yang pernah diterapkan atau
dipertimbangkan di beberapa negara, muncul kemungkinan diadopsinya program
vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bantuan sosial di Indonesia. Meskipun
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konstruksi kebijakan tersebut
berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut hak reproduksi,
perlindungan keturunan, dan keutuhan keluarga yang menjadi bagian penting
dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menilai
kedudukan hukum vasektomi serta kesesuaian konstruksi kebijakan tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi vasektomi dalam
kebijakan publik di Indonesia? 2) Bagaimana kedudukan vasektomi dalam
perspektif hukum keluarga Islam? 3) Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam
terhadap vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bantuan sosial?
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis konstruksi vasektomi
dalam kebijakan publik di Indonesia; 2) untuk menganalisis kedudukan vasektomi
dalam perspektif hukum keluarga Islam; dan 3) untuk menganalisis tinjauan
hukum keluarga Islam terhadap kebijakan vasektomi sebagai persyaratan
penerimaan bantuan sosial.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan
hukum Islam dan maqāṣid al-syarī„ah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis
berdasarkan dalil syariat, kaidah fikih, dan tujuan pembentukan hukum Islam
untuk menilai konstruksi kebijakan vasektomi sebagai persyaratan penerimaan
bantuan sosial.
Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) konstruksi kebijakan yang
menjadikan vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bantuan sosial merupakan
bentuk kebijakan publik yang secara normatif perlu diuji kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip hukum Islam; 2) dalam perspektif hukum keluarga Islam,
vasektomi yang menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen hukumnya
haram dan 3) berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī„ah, konstruksi kebijakan
tersebut tidak sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) serta
batal demi hukum karena termasuk akad fasid.

Actions (login required)

View Item