AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

Mufida Sofianingsih, Fifid (2026) AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025. Undergraduate thesis, UIN KHAS Jember.

Text FIFID MUFIDA SOFIANINGSIH_223102030002.pdf Download (1MB)

Abstract

Fifid Mufida Sofianingsih, 2026: Akibat Hukum Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Akibat Hukum, pandangan fiqih siyasah

Rangkap jabatan anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi isu penting dalam sistem ketatanegaraan, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan batas kewenangan anggota Polri dalam menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.
Penelitian ini berfokus pada 3 hal utama yaitu: 1) Apa ratio decidendi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penempatan anggota polri aktif dalam jabatan, 2) Bagaimana akibat hukum putusan mahkamah konstitusi, dan 3) Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum rangkap jabatan anggota Kepolisian Republik Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqih siyasah. Permasalahan ini menjadi penting karena berkaitan dengan profesionalitas, netralitas, dan batas kewenangan aparat kepolisian dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan yang berlaku, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menegaskan pentingnya pembatasan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian guna menjaga profesionalitas, netralitas, serta menghindari konflik kepentingan, 2) Diperlukan pengaturan yang tegas dan implementasi yang konsisten agar praktik rangkap jabatan tetap selaras dengan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, 3) Dalam perspektif fiqih siyasah, rangkap jabatan tidak dianjurkan apabila berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan, karena bertentangan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item