PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SAAT KORBAN TIDAK BERDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 296/Pid.B/2022/PN.Mnd)

Pamungkas, Mega (2026) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SAAT KORBAN TIDAK BERDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 296/Pid.B/2022/PN.Mnd). Undergraduate thesis, UIN Khas K.H Achmad Siddiq Jember.

Text skripsi Mega WM.pdf Download (5MB)

Abstract

Mega Damayanti Srikandi Pamungkas, 2026: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan yang Dilakukan Saat Korban Tidak Berdaya Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah
(Studi Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN.Mnd)

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pemerkosaan, Korban Tidak Berdaya, Putusan Pengadilan.

Kejahatan pemerkosaan merupakan tindak pidana yang sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia, khususnya ketika dilakukan terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Manado menjadi salah satu contoh penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Noldy Senggetan yang terbukti melakukan pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan dalam keadaan korban tidak berdaya dan kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN MND tentang tindak pidana pemerkosaan dikaitkan dengan pemberatan pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ditinjau dari perspektif Fiqh Jinayah. Dan Tujuan penelitian ini adalah 1.untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN MND, 2. untuk menganalisis relevansi semangat pemberatan Pasal 15 UU TPKS terhadap kasus dalam putusan tersebut, 3. untuk menganalisis perbandingan penerapan sanksi pidana menurut KUHP dan fiqh Jinayah dalam putusan tersebut.
Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh dari Putusan No. 296/Pid.B/2022/PN Manado dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan No. 296/Pid.B/2022/PN Manado telah mempertimbangkan unsur "korban dalam keadaan tidak berdaya" sebagai unsur penting dalam Pasal 286 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penerapan sanksi pidana tersebut dinilai telah sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan kepada korban.

Actions (login required)

View Item