RAHMA SUCI, URFA AULIA (2026) ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali). Undergraduate thesis, Fakultas Syariah.
|
Text
URFA AULIA RAHMA SUCI_222102010065.pdf Download (3MB) |
Abstract
Suci, Urfa Aulia Rahma, 2026. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali).
Kata kunci: perkawinan campuran, WNI–WNA, hukum positif Indonesia, KUA, kepastian hukum.
Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan persoalan terkait prosedur perkawinan, kepastian hukum, dan pengaturan harta kekayaan. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks pelayanan KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Kecamatan Kuta; (2) kepastian hukum pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan hukum positif Indonesia; dan (3) pengaturan perjanjian perkawinan terkait harta kekayaan dalam perkawinan campuran. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Kecamatan Kuta meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen dan persyaratan, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad, serta pencatatan perkawinan. Kekhususan dalam proses ini terletak pada pemenuhan dokumen pihak WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kepastian hukum diwujudkan melalui pemeriksaan persyaratan, pemenuhan ketentuan mengenai halangan perkawinan, dan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan buku nikah. Namun, kepastian tersebut terbatas pada kewenangan KUA dalam urusan pencatatan perkawinan, sedangkan persoalan keimigrasian dan kewarganegaraan menjadi kewenangan instansi terkait. (3) Pengaturan perjanjian perkawinan terkait harta kekayaan didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta berkaitan dengan ketentuan harta perkawinan dalam Pasal 35. Perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen untuk memperjelas pengaturan harta dan hak masing-masing pasangan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180113 Family Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga |
| Depositing User: | urfa aulia rahma suci |
| Date Deposited: | 04 Nov 2026 04:13 |
| Last Modified: | 04 Nov 2026 04:13 |
| URI: | http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/59714 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
