“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Bondowoso Tahun 2019)

ACHMAD DIYAN SYAUQI, - (2020) “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Bondowoso Tahun 2019). Undergraduate thesis, Fakultas Syari’ahHukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara.

Text ACHMAD DIYAN SYAUQI_S20163019.pdf Download (15MB)

Abstract

Achmad Diyan Syauqi, 2020: “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Bondowoso Tahun 2019). Kata Kunci: Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Fiqh Siyasah Dusturiyah. Pemilu merupakan sarana warga negara dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat untuk mengisi jabatan tertentu dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, sudah tentu harus ada lembaga yang bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemimpin negara yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan pemilihan pemimpin sejak jaman rasul telah di atur dengan sistem musyawarah, menurut Fiqh Siyasah. Al- quran secara tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk membiasakan dan melatih diri dalam urusan pemerintahan. Dengan demikian untuk menemukan idealitas Islam dalam penyelenggaraan pemilu untuk menemukan pemimpin di Kabupaten Bondowoso, maka penulis mengangkat judul skripsi tentang; Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019). Fokus penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin studi kasus di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019? 2). Bagaimana kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memilih pemimpin menurut fiqih siyasah dusturiyah, di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019? Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian adalah studi kasus. Adapun tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan observasi partisipasi pasif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1). Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan demokrasi di Kabupaten Bondowoso kurang berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu. Terbukti dari data yang diperoleh, masih ada ketergantungan dari pihak lain untuk pemilihan pemimpin dalam pemilu. KPU sebagai sarana kedaulatan rakyat harus mampu mengoptimalkan sebagai alat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Data partisipasi masyarakat untuk laki- laki 84, 98% dan perempuan 86, 14%. Dengan total 85,58%, Golput 7,50. di Kabupaten Bondowoso. 2). Kedudukan KPU dalam melaksanakan pemilihan pemimpin di Kabupaten Bondowoso masih belum bisa dikatakan berhasil karena masih ada golput dalam pemilu. Hukum memilih pemimpin menurut fiqh siyasah ialah wajib demi menegakkan (Amar Ma’ruf Nahi Munkar). Siyasah dusturiyah menjadi landasan bagaimana terbentuknya pemimpin dari kerja sama antar lembaga negara, sehingga terbentuk lembaga KPU, Bawaslu, DPRD yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Actions (login required)

View Item