PENEMPATAN PRAJURT AKTIF TNI DALAM JABATAN SIPIL MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR 1945 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025

Rahendra, Krisna Dwi Izha (2026) PENEMPATAN PRAJURT AKTIF TNI DALAM JABATAN SIPIL MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR 1945 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

[img] Text
1. watermark skripsi krisna dwi izha rahendra.pdf

Download (2MB)

Abstract

Penempatan Prajurit Aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam
Jabatan Sipil Merupakan Persoalan Ketatanegaraan Yang Berkaitan Dengan Batas
Hubungan Antara Fungsi Pertahanan Dan Pemerintahan Sipil. Penelitian Ini
Bertujuan Untuk Menganalisis Pengaturan Penempatan Prajurit Aktif TNI Dalam
Jabatan Sipil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,
Serta Menganalisis Implementasi Prinsip Supremasi Sipil Dan Profesionalisme
Militer Dalam Kebijakan Tersebut Agar Tidak Terjadi Dwifungsi TNI Seperti
Pada Masa Orde baru
Fokus penelitian ini Adalah: 1) Bagaimana penempatan prajurit aktif TNI
dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2025? 2) Bagaimana implementasi prinsip supremasi sipil dan
profesionalisme militer dalam kebijakan penempatan prajurit aktif TNI pada
lembaga sipil?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penempatan prajurit aktif
TNI dalam jabatan sipil menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta menganalisis
implementasi prinsip supremasi sipil dan profesionalisme militer dalam kebijakan
tersebut agar tidak terjadi dwifungsi TNI seperti pada masa ordebaru.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum
yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan penempatan prajurit
aktif TNI dalam jabatan sipil belum diatur secara khusus dalam UUD
Tahun 1945, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
memperluas ruang penempatan prajurit aktif TNI dari 10 menjadi 14 kementerian
atau lembaga dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004. 2) Implementasi prinsip supremasi sipil dan
profesionalisme militer perlu diwujudkan melalui penempatan prajurit
berdasarkan kompetensi, kebutuhan strategis, dan kepentingan nasional, dengan
tetap mengutamakan tugas pokok TNI di bidang pertahanan negara. Oleh karena
itu, diperlukan pengaturan pelaksana yang jelas dan pengawasan yang efektif agar
penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil tetap sesuai dengan prinsip
demokrasi, supremasi sipil, dan negara hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: TNI Aktif, Jabatan Sipil, UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2025.
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180104 Civil Law and Procedure
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Man Krisna Rahendra
Date Deposited: 11 Nov 2026 04:09
Last Modified: 11 Nov 2026 04:09
URI: http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/59758

Actions (login required)

View Item View Item