STUDI TENTANG TALAK DI DEPAN HAKIM SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI? DAN MADZHAB SYAFI'I

Misnanto, Misnanto (2022) STUDI TENTANG TALAK DI DEPAN HAKIM SEBAGAI PENENTU MASA IDDAH MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI? DAN MADZHAB SYAFI'I. Masters thesis, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Text MISNANTO_203206050021.pdf Download (17MB)

Abstract

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hukum itu sendiri
merupakan peraturan-peraturan mengenai perbuatan manusia yang bisa dikerjakan atau
tidak bisa dikerjakan, dengan tujuan meciptakan kemakmuran, kemaslahatan,
keselamatan, dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Manusia merupakan
makhluk sosial yang butuh kepada yang lainnya, yang mana akhir kemudian terjadilah
pernikahan, dan dalam pernikahan tentunya banyak problem yang dihadapi, dan ketika
tidak mampu menghadapi maka terjadilah yang namanya perceraian. Pereraian telah
atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang
pelaksanaannya berpedoman kepada PP. No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan ini
disempurnakan oleh Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam (KHI), di dalam pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya wajib dilakukan
di Pengadilan Agama, dan dalam pasal 123 memperluas pasal tersebut dengan
menyatakan bahwa hari perceraian terhitung sejak diucapkannya talak di depan Majelis
Hakim. Dengan ketentuan inilah wajib kiranya bagi peneliti untuk menulis karya ilmiah
yang berbentuk Tesis.
Oleh sabab ini maka penelitian dalam penulisan Tesis ini bertujuan menjawab
problem, yaitu: 1). Bagaimana analisis keabsahan talak di depan Majelis Hakim
menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Madzhab Syafi’i?. 2).
Bagaimana analisis kritis terhadap penentuan awal masa iddah dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i?. Dengan motode penelitian
hukum normatif, dan pendekatan perundang-undangan (statute) dan juga pendekatan
perbandingan. Sehingga teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Sedangkan
analisa datanya mengunakan metode Analisis conten. Dan diperkuat oleh keabsahan
datanya dengan triangulasi sumber.
Penemuan dalam penelitian ini bahwa: (1). Dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) semuanya talak di Indonseia harus melalui pengadilan baik pernikahan yang sah
ataupun tidak sah, baik pernikahan yang sah secara secara agama Islam atupun tidak,
baik pernikahan yang sah secara agama Islam tapi tidak sah secara hukum nasional
Indoensia, dan ketentuan tersebut ada ketidak sesuai dengan ijma’ ulama’ Indonseia
tahun 2012 maupun pendapat Madzhab Syafi’i, karena menurut pendapat Madzhab
Syafi’i dalam kitab (al-umm, fiqhul manhaji ‘ala madzhab syafi’I, fiqih sunnah, dan
Fiqih Islam Wa Adillatuhu), menyatakan bahwa tidak semua talak harus dilakukan di
pengadilan, hanya terdapat 7 perkara, 4 perkara manakala suami tidak mau atau belum
menjatuhkan talaknya maka perempuan boleh mengajukannya ke pengadilan, yaitu: 1.
Masalah tidak adanya nafkah, 2. Masalah memudharatkan istri, 3. Masalah adanya
cacat, 4. Masalah kepergian suami yang tidak jelas. Dan 3 perkara merupakan
kewenangan mutlak pengadilan untuk menyelesaikannya, yaitu: 1. Cerai akibat illa’,
2. Cerai akibat li’an, 3. cerai akibat Zhihar. (2). Masa iddah antara Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dengan pendapat Madzhab Syafi’I terdapat ketentuan yang
bertolak belakang, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua talak terhitung
sejak disahkan oleh hakim kecual cerai yang ditinggal mati dan cerai yang tidak pernah
digauli hubungan badan, sedang menurut Madzhab Syafi’I semua talak itu terhitung
sejak ditinggal mati suami atau sejak diucapkannya talak oleh suami, baik secara
sindiran ataupun terang-terangan baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Actions (login required)

View Item