Implementasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

Ravidatul Mutaqilah, - (2021) Implementasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

Text Ravidatul Mutaqilah_S20173040.pdf Download (6MB)

Abstract

Ravidatul Mutaqilah 2021: Implementasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember). Kata kunci: Implementasi fungsi dan hak BPD, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari Demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa, dalam hal ini fungsi dari BPD sebagai perwakilan masyarakat dapat melakukan pembuatan peraturan desa. menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja dari kepala desa, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan dapat membangun Desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember? 2) Apa yang menjadi kendala belum optimalnya fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember? 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di desa Sukamakmur kecamatan Ajung kabupaten Jember? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. yang menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan Desa dan BPD, dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dan bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat normatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi dan Hak BPD desa Sukamakmur belum optimal dikarenakan beberapa faktor yakni internal dan eksternal meliputi, minimnya sarana prasarana, kurangnya kordinasi di internal BPD, rendahnya pengetahuan BPD mengenai fungsinya, minimnya gaji yang diperoleh, kurangnya partisipasi masyarakat, adanya intervensi Pemerintah Desa. Dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan hak BPD menurut teori good governance untuk mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang baik (good local governance), pemerintahan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam urusan publik. Ada tiga prinsip yang harus di penuhi yakni, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat. Menurut teori check and balance ada dua konsep pokok yang harus dipenuhi yakni kawal dan imbang, pengawalan atau pengendalian dimana legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga yang terpisah sehingga bisa saling mengawasi, sedangkan penyeimbangan kekuasaan agar lembaga punya kewenangan masing – masing yang seimbang tidak memiliki kekuasaan yang mutlak.

Actions (login required)

View Item