Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)

Moh., Muhdhori (2022) Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text MOH. MUHDHORI_S20181156.pdf Download (2MB)

Abstract

Kata kunci: Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Banyuwangi.
Peraturan perundang-undangan mengenai perkawainan adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang mana dalam perubahan peraturan perundang-undangan tersebut membahas tentang perubahan batas usia perkawinan yakni tepatnya pada pasal 7 undang-undang perkawinan, yang awalnya usia perkawinan di Negara Indonesia untuk laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan berusia 16 tahun berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.
Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi ? 2)Bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kapubaten Banyuwangi ? adapun tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi. 2) untuk mengetahui upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kapubaten Banyuwangi.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data paa skripsi ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan pemohon dispensasi kawin serta dokumen-dokumen penting dari Pengadilan Agama Banyuwangi. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan didukung oleh kepustakaan. Untuk teknik analisis data mengunakan teknik analisis kualitatif yakni yang terdiri dari Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verivikasi data.
Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dikatakan telah melaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan akan tetapi kurangnya sosialilasi terakait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan resiko-resiko perkawinan di usia dini menjadi salah satu faktor kurang sadarnya masyarakat terkait perkawinan di usia dini serta menigkatnya permohonan dispensasi kawin di Banyuwangi, dengan melihat data dispensasi kawin pada tahun 2017-2019 yakni sebelum perubahan undang-undang mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2019-2021 yakni setelah perubahan undang-undang tersebut untuk peremohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan atau tambahnya masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin. Serta melihat juga kepatuhan hukum masyarakat Banyuwangi terhadap aturan perkawinan tersebut dan faktor masyarakat Banyuwangi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. 2) Upaya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri dalam menangani perkara dispensasi perkawinan di Kapubaten Banyuwangi, yakni hakim berupaya dengan menasehati para pemohon dispensasi dan calon mempelai yang masih dibawah umur, agar mempertimbangkan kembali tentang melangsungkanya pernikahan pada usia dini, karena terdapat resiko-resiko pernikahan dini serta rentan terhadap perceraian.

Actions (login required)

View Item