Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Jember.

savitri, nur amalia (2024) Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Objek Pajak Baru Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Jember. Undergraduate thesis, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Text (SK-011-AKSYA-2024) SKRIPSI NUR AMALIA SAVITRI E20183008 WATERMARK.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Masyarakat di Indonesia harus mendapatkan rasa aman dan tentram dari negaranya. Pemerintah mempunyai tuntutan akan akuntabilitas publik kepada masyarakat. Akuntabilitas yang ada di Indonesia wajib berkepentingan harus dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya yaitu kegiatan pelayanan, terutama tentang kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban yang mempertanggungjawabkan semua pengelolaan sumber daya publik Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan.
Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana prosedur pengajuan objek pajak baru PBB P2?. 2. Bagaimana bentuk akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru PBB P2 di jember?
Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan objek pajak baru PBB P2. 2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas bapenda dalam meningkatkan pelayanan objek pajak baru PBB P2 di jember.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi
sumber.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Bapenda Jember menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan pajak melalui proses pengajuan objek baru Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang terstruktur dengan baik. Penerapan sistem pelaporan transparan dan terstruktur dijadikan landasan dalam meningkatkan akuntabilitas serta pemberian informasi kepada masyarakat dalam proses pemungutan pajak. 2. Peningkatan standar operasional dan publikasi informasi kebijakan pelayanan publik objek pajak baru mendukung adanya transparansi dan efektivitas pelayanan publik Bapenda Jember. Transformasi pelayanan offline menuju online yang menggandeng mitra resmi dari Bapenda Jember menunjukkan adaptasi teknologi dan fleksibelitas waktu wajib pajak dalam pembayaran objek pajak maupun pengajuan objek pajak.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Objek Pajak Baru, Pelayanan Publik

Actions (login required)

View Item