TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PEMENUHAN HAK MASYRAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Khumairoh, Alfiani (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PEMENUHAN HAK MASYRAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN KHAS JEMBER.

Text file skripsi 1 new alfiani (1) WATERMARK SELESAI DONE.pdf Download (3MB)

Abstract

Alfiani 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam
Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Yang Baik Dalam
Pesrpektif Fiqh Siyasah
Kata Kunci: Tanggung jawab, Pemerintah Daerah, Pemenuhan Hak
Masyarakat, Infrastruktur Jalan,Fiqh Siyasah.
Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk masyarakat
sebagai mobilitas masyarakat, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur jalan yang rusak merupakan tanggung jawab Pemerintah
kabupaten Jember sebagai pemimpin masyarakat untuk memenuhi hak
masyarakat mendapatkan infrastruktur jalan yang baik. Berdasarkan Undangundang No 22 Tahun 2009 menjelaskan infrastruktur jalan yang rusak wajib
untuk diperbaiki oleh penyelenggara jalan. Infrastruktur jalan yang rusak
memiliki waktu yang lama untuk ditindak lanjuti. Padahal infrastruktur jalan
yang rusak mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah
kabupaten Jember dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan
yang baik? 2) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember
dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dalam
perspektif Fiqh Siyasah ? Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tanggung jawab pemerintah kabupaten Jember dalam memenuhi
hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik dan mengetahui prinsipprinsip fiqh siyasah pada tanggung jawab Pemerintah kabupaten Jember
dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan yang baik.
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Empiris (field research).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
menganalisis data, pengumpulan data, dokumentasi, wawancara dan studi
kepustakaan dan pendekatan Hukum Empiris, kebijakan pasal-pasal di dalam
peraturan perundang- undangan yang dianalisis makna implikasikannya untuk
mengetahui damapak baik atau buruk bagi masyarakat.
Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Berdasarkan Undangundang No 22 Tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber
Daya Air sebagai penyelenggara jalan harus memperbaiki jalan yang rusak,
memberikan rambu pada jalan yang rusak untuk keselamatan dan
kenyamanan masyarakat. Penyelenggara jalan membutuhkan Dana preservasi
yang didapatkan dari APBN maupun APBD. Jalan yang rusak tidak cepat
ditangani dan jalan rusak yang semakin parah karena, menunggu ketersediaan
anggaran tahunan. 2) Pemerintah kabupaten Jember harus memenuhi kriteria
atau prinsip pemimpin yang ideal menurut fiqh siyasah. Pemerintah
kabupaten Jember melakukan pembangunan infrastruktur jalan ,
meningkatkan pengawasan dan transparansi pada anggaran

Actions (login required)

View Item