Tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia: Studi atas implementasi tanggung jawab Negara dalam pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo

Anggraini, Dina Lutvia (2022) Tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia: Studi atas implementasi tanggung jawab Negara dalam pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Text Dina Lutvia Anggraini_S20183016.pdf Download (3MB)

Abstract

Dina Lutvia Anggraini, 2022: Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi atas Implementasi Tanggung Jawab Negara dalam Pemeliharaan Fakir Miskin di Kabupaten Situbondo).

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis Undang-Undang HAM, Tanggung Jawab Negara, Pemeliharaan Fakir Miskin.

Negara dinyatakan makmur jika masyarakatnya sejahtera, namun pada faktanya masih banyak masyarakat tidak memperoleh haknya yang pada akhirnya banyak masyarakat yang berkehidupan dan bertempat tinggal tidak layak. Padahal pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Undang-Undang HAM belum sepenuhnya diimplementasikan terutama dalam pemenuhan hak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.
Fokus masalah yang diteliti, adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia? 2) Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo?
Tujuan penelitian: Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin di Kabupaten Situbondo.
Memanfaatkan pendekatan studi kasus, serta jenis penelitian menggunakan jenis kualitatif, yakni mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi yang kemudian data-data itu dianalisa serta selanjutnya dinarasikan.
Kesimpulannya ialah sebagai berikut: pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo dalam tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Dinas Sosial yang merupakan lembaga pelaksana dalam penanganan fakir miskin di tingkat daerah pelaksanaan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan fakir miskin di kabupaten Situbondo belum memenuhi Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur pada pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin khususnya Dinas Sosial dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar berkehidupan dan bertempat tinggal yang layak hal ini yaitu berupa RS-RTLH. Faktor pendukung yaitu: a) Dukungan dari pihak Pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan RS-RTLH, b) Dukungan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam mendampingi kelompok penerima manfaat RS-RTLH, c) Sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Pusat (Kemensos), d) Partisipasi masyarakat setempat dalam proses realisasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Selain Faktor Pendukung ada juga Faktor Penghambat yaitu: a) Ketidaktepatan waktu pelaksanaan RS-RTLH karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, b) Kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), c) Jangka masa yang terbatas pada pengumpulan proposal RS-RTLH, d) Kurang terbukanya informasi dari pemerintah desa terkait program RS-RTLH.

Actions (login required)

View Item